Breaking News:

Pilkada Belitung Timur

Bawaslu Belitung Timur Luncurkan SIPansos, Deteksi Jejak Digital di Media Sosial ASN, TNI, Polri

Bawaslu Belitung Timur meluncurkan aplikasi berbasis teknologi informasi yang diberi nama SIPANSOS atau Sistem Informasi Pengawasan Media Sosial

Penulis: Bryan Bimantoro | Editor: Rusmiadi
Posbelitung.co /BryanBimantoro
Staf Bawaslu Beltim Nia Maesaroh saat mendemokan aplikasi SIPANSOS kepada posbelitung.co, Rabu (7/10/2020). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG TIMUR - Bawaslu Belitung Timur (Beltim) meluncurkan aplikasi berbasis teknologi informasi yang diberi nama SIPAnsOs atau Sistem Informasi Pengawasan Media Sosial.

Aplikasi yang digunakan secara internal ini didesain agar mampu merekam dan mendokumentasikan dugaan pelanggaran penggunaan media sosial. Terutama ditujukan bagi ASN, TNI, Polri, dan penyelenggara pemilihan.

Ketua Bawaslu Beltim Wahyu Epan Yudhistira mengatakan kepada posbelitung.co, Rabu (7/10/2020), yang bisa menjadi objek pelanggaran yaitu hoaks, hate speech, sampai black campaign yang diposting ke media sosial oleh relawan, tim sukses, bahkan oleh calonnya sendiri.

Aplikasi ini diciptakan demi menegakkan hukum atas kewajiban ASN menjaga netralitasnya.

Beberapa dasar hukum dalam pelaksanaannya ialah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Displin PNS dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/71/M.SM.00.00/2017.

Selain itu ada juga Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan RB, Mendagri, Ka.BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Beltim nomor 800/07/BKPSDN/II/2020 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN Pada Penyelenggaraan Pilkada Belitung Timur Tahun 2020.

Epan menjelaskan aplikasi ini mampu mendeteksi aktifitas bermedia sosial seseorang bahkan jika postingan sudah dihapus oleh yang bersangkutan.

Jejak digital tersebut bisa ditampilkan kembali oleh aplikasi pintar ini jadi seseorang tidak bisa mengelak jika ketahuan tidak menjaga netralitasnya.

"Saya tegaskan berulang-ulang bagi ASN, TNI, Polri, dan penyelenggara pemilihan harus netral.

Bahkan dalam bermedia sosial, termasuk menyukai postingan yang beraroma politik yang condong ke satu calon akan tetap ditindak tegas," tekan Epan.

Terkait hasil pengawasan media sosial yang dilakukan jika menemukan dugaan pelanggaran yang terkait dengan netralitas ASN, akan melalui kajian dan SOP penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu RI.

Jika yang bersangkutan berstatus ASN, Bawaslu Beltim akan meneruskan pelanggaran tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam bentuk rekomendasi.

Namun, jika yang bersangkutan berstatus PTT, akan diteruskan ke Pejabat Pembina Kepengawaian dalam hal ini bupati, ditembuskan ke Sekda dan Kepala BKPSDM Belitung Timur supaya diproses lebih lanjut.

Setelah dilaporkan, Bawaslu Beltim wajib mengetahui dan memastikan tindak lanjut rekomendasi dan penerusan ke para pihak tersebut. (Posbelitung.co /BryanBimantoro)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved