Breaking News:

Berita Belitung

Masih Ada Mal Administasi, Ombudsman RI Sebut Pelayanan Publik di Pemkab Belitung Nilai Kuning

Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Selasa (13/10/2020) melakukan sosialisasi

Posbelitung.co/Disa Aryandi
Bupati Belitung H Sahani Saleh (Sanem), Selasa (13/10/2020) ketika menerima dokumen nilai kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Belitung dari Ombusman RI perwakilan Provinsi Bangka Belitung. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG-- Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Selasa (13/10/2020) melakukan sosialisasi tentang kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung di ruang rapat Pemkab Belitung.

Kegiatan ini dihari langsung oleh Bupati Belitung H Sahani Saleh (Sanem), Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Belitung H MZ Hendra Caya, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Belitung Ita Wahyuni serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Belitung.

Setelah melakukan sosialisasi itu, Kepala Ombudsman RI perwakilan Kepulauan Bangka Belitung M Adrian memberikan dokumen penilaian tentang kinerja pelayanan publik yang ada di Pemkab Belitung.

Dokumen itu adalah berupa survei kepatuhan tahun 2019, dengan hasil kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Belitung masih tercatat kuncing (nilai antara 50 - 80).

"Kenapa kami minta ketemunya langsung hari ini, agar nanti kedepan pola pembinaan akan lebih kami insentif kan, karena kami yakin kalau pelayanan publik itu sudah hijau, ini bisa meminimalisir terjadinya maladministrasi," ungkap Adrian kepada Posbelitung.co, Selasa (13/10/2020).

Secara keseluruhan, kata dia, untuk survei kepatuhan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Belitung, sejak 4 tahun terakhir masih mendapatkan nilai kuning. Nilai kuning di tahun 2019 kemarin yaitu di angka 72.

"Nilainya sampai sekarang belum hijau. Itu karena masih ada mal administrasinya dan harus di minimalisir untuk mencapai hijau (nilai 80 - 100), kalau sudah hijau kami yakin layanan publik akan lebih baik," ucapnya.

Menurut Andrian, apabila berbicara survei kepatuhan Ombusman RI, yang dinilai adalah syarat - syarat formalitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

"Misalnya di OPD yang melakukan layanan publik, itu ada atau tidak menempelkan berbagai persyaratan tentang apa yang ingin diurus, itu harus ada sebetulnya.

Contohnya mengurus IMB, itu syaratnya harus di tempel, terus kalau syaratnya lengkap harus berapa hari harus dapat izin dan biayanya berapa, itu harus lengkap dan kami rasa tidak sulit untuk melengkapi itu," jelasnya.

Andrian berharap, dengan adanya koordinasi seperti ini, kedepan Pemerintah Kabupaten Belitung bisa mendapatkan nilai yang lebih lagi kedepan.

Tentunya untuk mendapatkan nilai hijau tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung harus lebih serius untuk melakukan pembenahan terhadap pelayanan publik.

"Kemudian yang akan kami lakukan memang komunikasi dengan nara penghubung, yang nanti akan ditunjuk oleh pemerintah daerah, karena nanti kalau nara hubungnya tidak komunikatif repot juga nanti.

Soalnya yang kami nilai ini bukan per OPD, tapi seluruh produk layanan publik," tegas Andrian. (Posbelitung.co/Disa Aryandi)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved