Breaking News:

Pilkada Belitung Timur 2020

Ketua Bawaslu RI Kunker ke Belitung Timur, Begini Pesannya

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan kunjungan kerja (Kunker) ke Bawaslu Belitung Timur (Beltim).

posbelitung.co
KetuaBawaslubRI, Abhan (batik merah) saat melakukan kunjungan ke kantor Bawaslu Belitung Timur. (posbelitung/suharli) 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG TIMUR -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan kunjungan kerja (Kunker) ke Bawaslu Belitung Timur (Beltim).

Dalam kunjungan itu Abhan mengatakan baru kali pertama ke Beltim.  Kunker itu ia lakukan guna memastikan Bawaslu Beltim melakukan pengawasan dalam tahapan Pilkada, terutama saat ini merupakan satu tahapan paling sibuk di Pilkada, yakni proses tahapan daftar pemilih tetap (DPT) dan kampanye Paslon.

"Ini juga untuk memberikan suport moral kepada pengawas. Karena tahapan Pilkada dalam masa pandemi ini memang banyak tantangan, ini tidak ringan, di saat sebagian orang keluar rumah saja ada yang tidak berani, tetapi pengawas harus turun," kata Abhan ditemui di selah kunjungannya, Rabu (14/10/2020).

Bawaslu RI  berpesan kepada Bawaslu Beltim serta Panwaslucam se-Beltim agar tetap bekerja profesional, serta berintegritas menjaga etik sebagai penyelenggara.

"Tetap menjaga netralitas, obyektif dan tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan tugas-tugas pengawasan, serta memaksimalkan fungsi-fungsi koordinasi dengan lembaga lain TNI Polri dalam rangka menegakkan protokol kesehatan," katanya.

Berkenaan dengan protokol kesehatan pada Pilkada serentak 2020 karena dilaksanakan pada masa pandemi, menurut Abhan jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye, sesuai dengan PKPU maka Bawaslu memiliki kewenangan, dari proses adminitrasi, penghentian dan sampai pembubaran.

"Kami tekankan itu, harus tegas koordinasi dengan kepolisian dan TNI, kalau memang peringatan tidak hiraukan atau diabaikan sikap yang diambil ya membubaran atau menghentikan bersama dengan kepolisian, karena untuk melindungi terpaparnya banyak orang terhadap corona," ujarnya.

Selain itu dia juga menjelaskan berkenaan dengan DPT untuk pengawasan karena sebentar lagi akan diturunkan dari kabupaten sampai dengan tinggkat desa, maka harus tetap diawasi apakah ada orang memenuhi syarat tidak ada di DPT, atau sebaliknya ada nama orang di DPT tapi tidak memenuhi syarat harus dicoret.

"Karena untuk memastikan DPT hasilnya valid, karena biasanya ada sengketa ketidak puasan pasangan yang kalah, ini akan mempersoalkan DPT, peran kami sejak awal harus maksimal dalam melakukan pengawasan artinya memberikan saran perbaikan kepada jajaran KPU bila masih belum valid," katanya.

Dia juga mengimbau kepada jjaran Panwaslu Kecamatan bila ada laporan yang sifatnya pidana pemilihan maka panwascam harus segera koordinasi dengan kabupaten, hal itu karena yang punya Sentra Gakumdu di kabupaten.

"Karena penanganan dugaan pelanggaran pemilihan bersama sama dengan Gakumdu, sehingga karena waktunya terbatas, sejak awal penerimaan laporan langsung koordinasi dengan kabupaten, jangan sampai melampaui batas waktunya," ujarnya.

Abhan menambahkan, berkenaan dengan dengan pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang telah ditindaklanjuti sampai pembubaran oleh Bawaslu hingga saat ini ada sekitar 70 pembubaran, yang selebihnya banyak juga berupa peringatan.

"Sedangkan pelanggaran netralistas ASN juga sudah banyak ditindaklanjuti kepada KASN sekitar 700 (pelanggaran). KASN juga sudah menurunkan rekomendasinya, tinggal eksekusianha PPK memberikan sanksi sesuai rekomendasi dari KASN," bebernya. (Posbelitung.co,suharli)

Penulis: Suharli
Editor: Fery Laskari
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved