Breaking News:

BPKSDM Beltim Sudah Tindak Lanjuti Surat Bawaslu Berkenaan Netralitas ASN

BKPSDM Belitung Timur sudah menindak lanjuti laporan Bawaslu Belitung Timur berkenaan dugaan pelanggaran netralitas ASN

Posbelitung.co/Suharli
Kepala BKPSDM Belitung Timur, Yuspian 

POSBELITUNG.CO - BKPSDM Belitung Timur sudah menindak lanjuti laporan Bawaslu Belitung Timur berkenaan dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkup Kabupaten Belitung Timur.

Tak hanya ASN, calon PNS yang dinyatakan sudah lolos seleksi pun bisa kena sanksi bila tidak berlaku netral.

"Kalau masalah netralitas jangan yang mau jadi CPNS, yang sudah jadi PNS bila terbukti ada indikasi kearah sana (ikut politik praktis), bisa kena hukum sampai diberhentikan, apa lagi baru mau jadi CPNS," ujar Kepala BKPSDM Belitung Timur, Yuspian kepada posbelitung, Selasa (21/10/2020).

Baca juga: Jenazah Nelayan Hilang di Laut Pulau Seliu Ditemukan Nelayan

Dia menjelaskan ada proses verifikasi peraturan pelanggaran netralitas sejauh mana.

Menurutnya untuk jadi PNS ada tahapannya mulai dari peserta, calon pegawai, baru lah jadi PNS.

"Satu di antara syarat menjadi PNS itu mereka tidak menjadi pengurus atau anggota Partai politik. kalau seandainya ada terbukti yang harus mengundurkan diri karena nanti ada pernyataan-pernyataan bahwa tidak terlibat sebagai anggota partai atau pengurus partai dalam pemberkasan," jelas Yuspian.

Berkenaan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Belitung Timur terhadap netralitas ASN, Yuspian mengakui sudah ada surat yang diterima BKPSDM berkenaan dengan netralitas ASN.

"Ada beberapa, kami sudah menindaklanjuti tetapi bukan PNS tetapi ke PTT, mungkin ada kesimpangsiuran pemahaman, dianggap yang honorer itu tidak dilarang, yang dilarang itu PNS, nah itu sudah kami tegaskan di dalam edaran dikeluarkan edaran bupati, edaran sekda," ujarnya.

Dia menjelaskan, kalau yang tenaga honorer itu masuk di dalam kategori yang harus Netral, karena digaji oleh negara juga mereka melaksanakan tugas-tugas sebagai aparatur negara.

"ada fungsi-fungsi yang melekat, karena mereka walaupun bekerja pada instansi pemerintah, makanya dia itu tetap dilarang juga itu ada ketentuannya," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Suharli
Editor: Khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved