Breaking News:

Kisruh UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja Masih Ditutupi Jokowi dan DPR, Ini Kata Ahli Hukum Tata Negara

Jokowi mesti membuka draf UU Cipta Kerja karena keterbukaan merupakan salah satu azas dalam pembentukan perundang-undangan

(Fabian Januarius Kuwado)
Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsyari 

POSBELITUNG.CO, JAKARTA,  - Kisruh UU Cipta Kerja masih saja terjadi. Aksi demo penolakan UU Cipta Kerja ini masih terus dilakukan di sejumlah daerah.

Presiden Joko Widodo yang seharusnya membuka draf UU Cipta Kerja tersebut ke publik, tetapi hingga saat ini belum juga dilakukannya.

Pakar hukum tata negara pada Universitas Andalas Feri Amsari meminta Presiden Joko Widodo untuk membuka draf Undang-Undang Cipta Kerja yang kini berada di tangan Jokowi.

Feri mengatakan, Jokowi mesti membuka draf UU Cipta Kerja karena keterbukaan merupakan salah satu azas dalam pembentukan perundang-undangan.

"Karena sudah saya katakan seluruh tahapannya harus terbuka, Presiden yang harus membuka itu, ada kewajiban menurut undang-undang untuk menyampaikan itu karena itu azas," kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Feri menuturkan, azas keterbukaan tersebut sebetulnya berlaku pada lima tahap pembentukan undang-undang mmulai dari pengusulan, perancangan, pembahasan, pengesahan, dan pengundanan oleh presiden.

Namun, Feri menilai, sikap keterbukaan itu sejauh ini tidak ditunjukkan oleh DPR dan presiden.

Ia pun mengingatkan, azas keterbukaan itu merupakan azas yang didelegasikan dari Undang-Undang Dasar 1945 melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Ini kewajiban konsttusional tidak hanya DPR tapi juga presiden, pada titik tertentu malah bisa mengganggu tindakan-tindakan penyelenggaraan negara dalam pembentukan undang-undang ini dianggap inkosntituional," ujar Feri.

Feri menambahkan, Jokowi sebaiknya membuka draf UU Cipta Kerja tersebut agar tidak menyebabkan disinformasi di tengah masyarakat yang kerap disebut pemerintah saat bicara soal penolakan UU Cipta Kerja.

Halaman
12
Editor: Hendra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved