Breaking News:

Hati-hati Main PUBG di Aceh, Ada Fatwa Hukum Cambuk, Simak Fakta Lengkapnya

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat menganggap warga yang memainkan game PUBG dan sejenisnya layak dihukum cambuk.

Editor: M Ismunadi
infokomputer
Game Player Unkown's Battlegrounds (PUBG) 

POSBELITUNG.CO - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat menganggap warga yang memainkan game Player Unkown's Battlegrounds (PUBG) dan sejenisnya layak dihukum cambuk.

Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Teungku Abdurrani Adian permainan itu mengandung unsur kekerasan yang berdampak negatif bagi generasi muda.

Baca juga: Mode Payload 2.0 Bikin PUBG Mobile Lebih Menantang dan Seru, Pengalaman Bertempur Jadi Lebih Intens

“Jadi sangat layak di Aceh sebagai negeri syariat ini, pelaku yang melakukan tindakan haram yang dilarang di dalam agama Islam, sangat layak diseret, diberi sanksi untuk dihukum cambuk sesuai aturan yang berlaku di Aceh,” kata Teungku Abdurrani Adian di Meulaboh, Jumat (23/10/2020), seperti dilansir Antara.

Kompas.com mencoba menelusuri dan berikut ini fakta lengkapnya:

1. Fatwa tahun 2019

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian.
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian. ()

Pada 2019 lalu, MPU Provinsi Aceh sebenarnya telah mengeluarkan fatwa haram untuk permainan daring PUBG dan sejenisnya.

Namun, hingga saat ini sanksi hukuman cambuk dari fatwa itu belum diterapkan.

“Meski belum ada penerapan sanksi, namun sebagai seorang Muslim, apabila masih terus memainkan game tersebut, tentu mereka akan berdosa. Mereka juga akan mempertanggungjawabkan dosanya di akhirat kelak,” kata Abdurrani.

Baca juga: PUBG Mobile, Inilah Senjata Unik untuk Mode Zombie Baru

2. Desak Pemerintah Aceh

Melihat potensi dampak itu, Abdurrani berharap Pemerintah Provinsi Aceh segera merealisasikan fatwa tersebut agar pemain PUBG atau sejenisnya diberi hukuman cambuk, sesuai dengan Qanun (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved