Breaking News:

Perda Zonasi Sudah Diketok, Ada Zona Tambang di Perairan Matras, Adet Mastur: Semuanya Sudah Diatur

Aktivitas penambangan timah di lepas pantai Matras menjadi pro kontra. Apakah Pantai Matras merupakan zonasi pariwisata atau zonasi pertambangan?

Penulis: Teddy Malaka | Editor: M Ismunadi
Bangka Pos / Hendra
Adet Mastur, Anggota DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

POSBELITUNG.CO - Aktivitas penambangan timah di lepas pantai Matras menjadi pro kontra. 

Sejumlah nelayan menuntut agar Kapal Isap Produksi (KIP) timah hengkang dari perairan tersebut.

Sementara pihak perusahaan menyatakan telah mengikuti aturan yang berlaku.

Aktivitas penambangan dilakukan di wilayah atau zona yang mengacu pada Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2020 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Bangka Belitung atau Perda Zonasi.

Apakah Pantai Matras merupakan zonasi pariwisata atau zonasi pertambangan?

Baca juga: Gisel Langsung Hafal Bentuk Badan Pemeran Wanita di Video Syur, Padahal Pertama Kali Nonton

Baca juga: Ratusan Nelayan Demo usir KIP dari Pantai Matras, Emak-emak Rela Tak Masak Asal Kapal Isap Pergi

Sebagaimana diketahui Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengesahkan Perda Zonasi.

Anggota DPRD Bangka Belitung, yang juga Ketua Pansus RZWP3K, Adet Mastur mengatakan, perda zonasi yang telah ditetapkan harus  bisa diterima semua pihak, lantaran hal itu telah melalui pembahasan yang sangat panjang dan disesuaikan dengan potensi yang ada  di masing-masing zona.

Soal Pantai Matras, menurutnya di perairan matras ditetapkan untuk beberapa zona, seperti di bagian pesisir adalah zona pariwisata, kemudian ke bagian zona tambang, di mana di wilayah itu juga ada IUP milik PT Timah, dan juga zona tangkap nelayan.

 "Di matras, di bibir itu pantai pariwisata, di depan ada kawasan tambang, jadi sudah diatur sedemikian rupa mana untuk kepentingan masyarakat," katanya, Senin (9/11/2020).

Ia menjelaskan, untuk zona tambang pihaknya tidak bisa menghapus IUP PT Timah lantaran sudah lama dan memiliki potensi cadangan yang cukup besar di perairan tersebut.

Baca juga: Truk Warga Hilang 2 Bulan Ditemukan Depan Rumah di Muaraenim, Pencuri Ngaku Cuma Pinjam

Baca juga: Kabar Terbaru CPNS 2019: Jangan Khawatir Salah Unggah Berkas, Ada Notifikasi Whatsapp dari BKN

Bagaimana kemudian kepentingan nelayan? Adet Mastur mengatakan mereka tentu saja telah mengakomodir kepentingan nelayan.

“Kita tidak bisa menghilangkan IUP PT Timah karena izin sudah lama, PT Timah melihat peluang deposit di sana masih banyak. Satu sisi kita sudah memplotkan wilayah tangkap nelayan, semuanya sudah diatur, yang jelas ikuti saja zonasi itu,” tegasnya.

Menurutnya, jika masyarakat tidak dapat menerima zona yang telah ditetapkan dalam RZWP3K, dapat menemmpuh jalur hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasalnya, saat ini pihaknya sudah tidak bisa mengakomodir lantaran sudah disahkan.

“Kalau masyarakat tidak setuju ada julur hukum untuk meninjau kembali ke MA atau MK terhadap produk hukum yang telah disahkan. Harapan kita semua pihak harus menerima, tapi kita tahu mereka punya kepentingan dan kita sudah berusaha meminimkan permasalahan yang sengeketa.  Kita tidak bisa lagi mengakomodir karena perda ini sudah disahkan, semuanya sudah diatur, yang jelas ikuti zonasi itu,” ujarnya. (Bangkapos.com/Teddy Malaka)

Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved