Breaking News:

Ini Alasan JPU Berikan Tuntutan Pidana Denda

Menurutnya JPU dengan mempertimbangkan yuridis itu dapat menuntut seseorang dengan pertimbangan rasa keadilan

posbelitung/suharli
Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Abdur Kadir saat melakukan konferensi pers di Kantor Kejari Beltim Senin, (30/11/2020) 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG TIMUR - Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Abdur Kadir dalam konferensi pers menyampaikan berkenaan tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Beltim atas terdakwa tindak pidana pemilu di PN Tanjungpandan adalah denda sebesar Rp 6 juta, sudah tentu dengan segala pertimbangan.

"Sebagaimana kita ketahui pasal 10 KUHP mengatur tuntutan pidana. Ada pidana mati, pidana seumur hidup, pidana denda, jadi denda itu juga pidana. Termasuk pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak politik tertentu. Pasal 69 huruf c, sifatnya dan atau," ujar Kajari Abdur Kadir saat konferensi pers, Senin (30/11/2020).

Menurutnya JPU dengan mempertimbangkan yuridis itu dapat menuntut seseorang dengan pertimbangan rasa keadilan, untuk bisa menuntut sesuai dengan keyakinannya, sepanjang diatur di dalam uu tersebut.  

Dijelaskannya Karena disitu ancaman hukuman sifatnya kalau "dan" kumulatif, kalau "atau" sifatnya alternatif. Tapi kalau dan atau, boleh dipilih kumulatif boleh dipilih alternatif. 

"Tapi dalam hal ini JPU memilih alternatif. Alternatifnya adalah hukuman denda. Kalau komulatif kan ancaman kurungan dan denda, nah kalau ini ancaman hukumannya adalah alternatif. Itu tuntutan JPU setelah mempertimbangkan segala hal. Apa yang memberatkan, apa yang meringankan, artinya searif mungkin seadil-adilnya," jelasnya.

Menurutnya, Jaksa sudah mempertimbangkan banyak hal yakni proses persidangan maraton, menarik perhatian masyarakat, pengadilan juga ramai, yang bersangkutan juga masih ibu-ibu muda dan punya anak. 

"Banyak lain pertimbangan, semata-mata profesional. Tapi nanti hakim memutuskan apa, bukan lagi menjadi domain kami. Karena didalam ancaman di pasal 69 sudah tertera disitu, tinggal nanti ditunggu putusan hakim seperti  apa. Kan ada waktu banding, 3 hari," ujarnya.

Menurutnya secara umum Kejaksaan Negeri Beltim sudah melakukan tahap demi tahap dan profesional dengan mempertimbangkan rasa keadilan, seadilnya secara profesional.

"Jadi itu sudah diputuskan, itulah adanya. Artinya kami mulai dari dilimpahkan dan kami limpahkan dari penyidik kita, kita profesional. Kan tentu berproses, di polisi 14 hari, di Bawaslu dan kami tampilkan saksi ahli dan saksi lain. Kami yakin tuntutan kami memenuhi tindak pidana itu, kalau masalah hukuman kita memilih salah satunya dan putusnnya tergantung hakim," ucapnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Belitung Timur, Wahyu Epan Yudhistira Atas apa yang sudah dibacakan JPU terkait tuntutan persidangan siang tadi. Sepenuhnya menjadi representasi peran gakumdu dari Kejaksaan negeri Beltim. 

"Jadi secara apapun yang dibacakan jadi satu kesatuan, yang satu diantaranya  Bawaslu menjadi unsur di Gakumdu. Tentu keputusan hukum kita hormati dan kita juga tidak ada tendesi lain selain menegakkan aturan dan sejalan dengan pelaksanaan tigas kita masing-masing," ucap Epan. (Posbelitung.co,suharli)

Penulis: Suharli
Editor: Khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved