Breaking News:

Berita Belitung

2021, BPN Belitung Targetkan 5000 PTSL di Desa Air Merbau, Air Saga dan Pelempang Jaya

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belitung menargetkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga 5000 sertifikat

Penulis: Dede Suhendar | Editor: Khamelia
(posbelitung.co /dede s)
Kepala BPN Kabupaten Belitung Agustinus W Sahetapi. 

POSBELITUNG.CO -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belitung menargetkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga 5000 sertifikat pada tahun 2021.

Program prioritas Nasional itu mencakup tiga wilayah desa di Kecamatan Tanjungpandan yaitu Desa Air Saga, Air Merbau dan Pelempang Jaya.

Bahkan PTSL mencakup seluruh kalangan masyarakat baik umum, ASN dan lainnya tanpa membedakan kategori apapun.

"Kami akan melakukan pemetaan seluruh bidang tanah baik yang sudah bersetifikat ataupun belum di tiga desa tersebut. Tujuannya untuk menghindari permasalahan yang akan terjadi," ujar Kepala BPN Kabupaten Belitung Agustinus W Sahetapi, Kamis (17/12/2020).

Ia menjelaskan secara umum tidak terdapat perbedaan antara PTSL dengan proses pembuatan sertifikat tanah lainnya.

Namun, karena PTSL bagian dari program strategis Nasional maka biayanya ditanggung oleh pemerintah.

Meskipun demikian, lanjutnya, dalam kepengurusannya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemohon.

Di antaranya surat keterangan tanah, akta pengalihan hak, BPHTB yang di luar kewenangan BPN.

"Selama prosesnya di BPN tetap tidak ada biaya. Jadi perlu dipahami masyarakat terkait kewajiban persyaratan itu ada biayanya yang di luar kewenangan kami," ungkapnya.

Berdasarkan evaluasi tahun 2020, Agustinus menilai pembayaran BPHTB selalu menjadi kendala bagi pemohon PTSL.

Sebab, sepanjang validasi BPHTB belum selesai dilakukan oleh OPD teknis secara otomatis, BPN tidak bisa memberikan sertifikat kepada penerima.

Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN memberikan solusi yaitu BPHTB terhutang. Sehingga pasca pemohon menerima sertifikat dan perekonomian membaik maka kewajiban pelunasan BPHTB akan dilakukan.

Ia mengakui tertahannya sertifikat pemohon justru menjadi beban tersendiri bagi BPN.

Karena sertifikat merupakan hak masyarakat yang memiliki nilai ekonomis yang berdampak pada laju perekonomian.

"Ada banyak dari 2007 sampai sekarang tertahan, itu yang menjadi tunggakan bagi kami setiap tahun. Kami mau serahkan tapi harus ada validasi BPHTB dan pemda minta harus dibayar tapi tidak semua masyarakat mampu," katanya. (posbelitung.co /dede s)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved