Breaking News:

Berita Belitung

Ketua LP5 Babel Imbau Instansi Pemerintah Tidak Risih Terhadap Pengaduan Masyarakat

Dampak pandemi Covid-19 saat ini bukan hanya berdampak pada runtuhnya sektor ekonomi tapi juga pada pelayanan publik di berbagai aspek.

Ist/dok pribadi Jumli
Ketua LP5 Babel Jumli Jamaluddin. 

POSBELITUNG.CO -- Dampak pandemi Covid-19 saat ini bukan hanya berdampak pada runtuhnya sektor ekonomi tapi juga pada pelayanan publik di berbagai aspek.

Sehingga menimbulkan pengaduan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.
  
Jajaran OPD level provinsi, kabupaten, kota maupun instansi vertikal di Bangka Belitung sebetulnya tidak perlu risih atau alergi dengan pengaduan masyarakat terhadap suatu layanan publik yang ada pada instansinya serta sepanjang pelayanan tersebut sesuai dengan standar pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Justru dengan adanya pengaduan masyarakat bisa membantu pemerintah untuk memperbaiki kekurangan dalam layanan tersebut," ujar Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (LP5 Babel) Jumli Jamaluddin, Jumat (8/1/2021).

Ia mengatakan pengaduan masyarakat sebetulnya merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap suatu layanan publik.

Terlebih dengan perkembangan zaman membuat masyarakat sudah melek teknologi kekinian.

Menurutnya yang harus dipahami banyaknya pengaduan masyarakat bukan berarti pelayanan publik yang diberikan buruk, begitu juga sebaliknya.

Jumli menilai banyaknya pengaduan bisa saja menunjukkan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik sudah semakin tinggi.

Apalagi sekarang serba teknologi yang berbagai informasi mudah didapat.

Sedikit pengaduan bisa saja selain ekspektasi masyarakat rendah tapi juga karena sikap apatis masyarakat dan enggan berurusan.

"Jadi banyaknya pengaduan atau tidak adanya pengaduan tidak bisa dijadikan ukuran atau jaminan baik buruknya suatu layanan. Saya melihat dari aspek fungsi pengawasannyalah yang mesti lebih giat dan fokus mengawasi," pukasnya.

Oleh sebab itu, fungsi pengawasan setiap instansi harus berjalan optimal terhadap pelayanan publik yang diberikan agar berkualitas.

Dirinya menyarankan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas layanan publik akan lebih baik menekankan dan fokus pada pengawasan dengan berbagai cara dan bentuk yang tertuju langsung pada penyelenggaraan dan pelaksanaan layanannya.

Sehingga pelaksana layanan dapat mematuhi rambu-rambunya agar tidak melanggar atau melakukan penyimpangan atau maladministrasi.

"Intinya tidak berpatokan ada pengaduan baru melakukan pengawasan. Jadi masyarakat tidak terlanjur sudah mengalami kerugian terlebih dulu," katanya. (posbelitung.co /dede s)

Penulis: Dede Suhendar
Editor: Khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved