Breaking News:

Berita Belitung

Dampak Pandemi Pelaku Usaha Tak Perpanjang Perizinan

Istanty mengatakan selama 2020, tren pengajuan sertifikasi halal secara mandiri oleh pelaku usaha menurun.

IST/Dok LPPOM MUI
Penyerahan sertifikat halal oleh Kepala Perwakilan LPPOM MUI Belitung Istanty kepada pelaku usaha Belitung beberapa waktu lalu. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Kepala Perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Belitung Istanty mengatakan selama 2020, tren pengajuan sertifikasi halal secara mandiri oleh pelaku usaha menurun.

Hal tersebut tak terlepas dari banyaknya usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Justru jumlah pengajuan berupa perpanjangan sertifikasi dan pengajuan baru dari fasilitasi pemerintah yang lebih banyak.

"Karena fasilitasi sertifikasi halal dari pemerintah sudah ditargetkan harus diselesaikan 2020. Meski beberapa anggaran karena Covid-19 di potong, tapi anggaran buat UMKM ini tidak dipotong. Makanya program fasilitasi sertifikasi halal yang direncanakan 2019 tetap dilaksanakan pada 2020," ujarnya, Senin (11/1/2021).

Sebelumnya, sebagai upaya meringankan pelaku usaha, pihak LPPOM MUI juga sempat memberlakukan subsidi bagi pelaku usaha yang ingin mengurus izin sertifikat halal. Program tersebut juga menambah sejumlah pengajuan maupun perpanjangan sertifikasi itu.

Istanty menyebut, pelaku usaha yang memperpanjang secara mandiri sertifikat halalnya kebanyakan sebagai persiapan karena menganggap pada 2021 usahanya diperkirakan bangkit. Sehingga pelaku usaha berpikir program sertifikasi halal penting untuk persiapan ekonomi bangkit.

Di samping itu, banyak pula usaha yang masa berlaku sertifikat halalnya telah berakhir. Namun, karena wewenang LPPOM MUI hanya sebagai lembaga pemeriksa, pihaknya tak bisa menindak pelaku usaha yang masih mencantumkan logo halal MUI padahal masa berlalu sertifikat halal telah kedaluwarsa.

"Kami tidak bisa menindak karena bukan wewenang kami. Karena dalam undang-undang tentang jaminan produk halal, BPJPH yang memiliki wewenang terkait registrasi, sertifikasi, verifikasi, membina hingga mengawasi kehalalan produk," jelasnya.

"Kalau sidak pasti dilakukan. Hanya saja selama 2020 tidak ada kegiatan sidak karena banyak usaha yang tidak ada kegiatan, paling edukasi dan membuat hubungan intens, juga auditor halal internal yang harus kuat," imbuh dia.

Secara umum, kesadaran pelaku UMKM di Belitung dalam mengurus sertifikat sudah cukup tinggi. Termasuk respon dan kepedulian sertifikasi halal juga turut meningkat. Namun karena faktor pandemi, kebanyakan usaha tak berproduksi sehingga modal justru digunakan buat membeli kebutuhan pokok, bukan mengurus perizinan.

Kemudian pada 2021 ini, menurutnya Kantor Perwakilan LPPOM MUI Belitung bakal banyak berfokus pada pembenahan dan memperkuat silaturahmi dengan kedinasan maupun BUMN.

"Harapan kantor perwakilan ada gedung sendiri, makanya butuh silaturahmi dengan dinas setempat. Memperkuat silaturahmi dengan kedinasan dan BUMN. Agar silaturahmi ke mereka, karena BUMN kan punya UMKM binaan, agar nanti mereka disertifikasi halal. Bentuk silaturahmi bisa saja mengadakan bazar dan pameran, serta lebih banyak kegiatan sosialisasi juga memperbaiki pelayanan," tuturnya.

*Daftar Halal Masih Melalui LPPOM*

Buat sistem pendaftaran sertifikasi halal, Kepala Perwakilan LPPOM MUI Belitung Istanty menyebut pihaknya belum dapat instruksi lebih lanjut.

Namun kemungkinan, prosedur pendaftaran masih seperti tahun sebelumnya, dimana pelaku usaha mendaftar ke BPJPH (badan penyelenggara jaminan produk halal), tapi melalui LPPOM MUI.

"Nanti isi form, lalu kami menyampaikan ke BPJPH. Kemudian baru BPJPH menyerahkan ke kami buat pemeriksaan," ucapnya. (Posbelitung.co/Adelina)

Penulis: Adelina Nurmalitasari
Editor: Khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved