Breaking News:

Faisal Basri Beberkan Soal Ekspor Timah Ilegal Banyak Oknum Terlibat

Sudah jelas, banyak pemegang IUP tidak memenuhi syarat. Karena tujuannya bukan itu. Mereka hanya mau jadi penadah hasil tambang ilegal.

kompas.com
Pengamat Ekonomi Faisal Basri 

"Masa timah tidak bisa benahi. Jangan sampai timah habis, rakyat tidak sejahtera," ujarnya.

Diskusi webinar bertemakan Tata Niaga Timah Indonesia yang diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi dan Politik (FDEP), Senin (11/1/2021).
Diskusi webinar bertemakan Tata Niaga Timah Indonesia yang diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi dan Politik (FDEP), Senin (11/1/2021). (Tangkap Layar)

Oknum Penaksir

Arif membenarkan kelengkapan aturan tata niaga timah di Indonesia.

Dalam peraturan Kementerian ESDM dengan jelas dicantumkan bahwa perusahaan wajib mendapatkan pengesahan dari competent person Indonesia (CPI) untuk jumlah cadangan timah di lokasi IUP.

Tanpa pengesahan itu, maka rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) pemegang IUP tidak dapat disahkan oleh pemerintah.

Tanpa RKAB yang disahkan pemerintah, maka pemegang IUP tidak bisa beraktifitas baik untuk menambang apalagi mengekspor.

Ia mengakui, kini ada ratusan pemegang IUP.

Sementara CPI timah hanya 22 orang.

Menurut aturan pemerintah, hanya 22 orang bisa memverifikasi cadangan yang dicantumkan dalam RKAB.

"Mereka diawasi oleh asosiasi. Ada oknum-oknum penaksir yang tidak patuh kode etik dan dijatuhi sanksi," ujarnya.

Halaman
1234
Editor: Rusmiadi
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved