Gugatan Perdata PT MPP dan Pemkab Beltim Beserta OPD Berakhir Damai

POSBELITUNG.CO -- Gugatan perdata yang dilayangkan PT Mitra Patra Persada (MPP) melalui kuasa hukumnya Lauren Harianja dan Wahyu Pamungkas Nugraha dari firma AD Law Office kepada tergugat 21 OPD Pemkab Belitung Timur berakhir damai.

Majelis hakim PN Tanjungpandan yang dipimpin Himelda Sidabalok beranggotakan AA Niko Brama Putra dan Adhika membacakan akta perdamaian bagi kedua belah pihak pada Selasa (12/1/2021).

"Jadi dasar terbitnya gugatan itu ada hal-hal yang pada saat perjanjian ditandatangani itu ada yang belum disampaikan dan belum kami pahami terkait pengelolaan keuangan negara," ujar kuasa hukum PT MPP Lauren Harianja kepada posbelitung.co.

Kemudian, pasca mediasi dengan hakim mediator sekitar dua bulan akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk berdamai.

Menurut Lauren selama mediasi pihaknya mendapat penjelasan tentang pengelolaan keuangan negara sehingga pembayaran BBM yang tertuang dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat juga sah.

Ia menegaskan dalam perjanjian pengadaan BBM tersebut proses pembayaran terhutang atau bulan selanjutnya sehingga muncul biaya tambahan sebesar Rp 300 yang disepakati.

Kemudian, BBM yang dibeli pihak tergugat yaitu jenis non subsidi bukan subsidi.

"Jadi poinnya itu dan waktu mediasi itu sekitar dua bulan," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum para tergugat dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Beltim Ilanur Fitri menambahkan pada mediasi awal hanya sebagian OPD yang sepakat berdamai dengan penggugat.

Kemudian, kedua belah pihak memperpanjang waktu mediasi dan akhirnya 21 OPD selaku pihak tergugat sepakat berdamai.

"Tadi sudah dibacakan nota kesepakatan damai oleh majelis hakim. Kami mengakui adanya perjanjian kerja sama antara Pemkab Beltim dengan PT MPP," katanya. (posbelitung.co /dede s)