Tiga Tahun Lalu Indonesia Blokir Telegram, Pendiri Sekaligus CEO Temui Menkominfo Bahas 3 Syarat

Pemerintah beralasan, pemblokiran itu dilakukan karena ditemukan banyak banyak kanal yang bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Baca juga: Sudah Berbagi Data dengan Facebook Sejak 2016, WhatsApp Klarifikasi Kebijakan dan Privasi Baru

Kala itu, Durov mengaku heran dengan pemblokiran yang mendadak dari pihak pemerintah Indonesia itu.

"Itu aneh, kami tidak pernah menerima permintaan/komplain dari pemerintah Indonesia. Kami akan menyelidikinya dan membuat sebuah pengumuman," twit Durov, kala itu.

Namun ternyata ada miskomunikasi antara pemerintah Indonesia dengan pihak Telegram.

Pemerintah Indonesia mengaku telah memberitahu pihak Telegram sejak lama.

Daftar channel-channel di Telegram yang meyebarkan ajaran teroris dan paham radikalisme sudah diminta untuk diblokir.

Namun karena tidak ada tanggapan dari pihak Telegram, pemerintah memutuskan untuk memblokir layanan Telegram, mulai dari level web.

Belakangan, Durov menyadari bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia telah mengirim e-mail kepada dirinya terkait permintaan pemblokiran sejumlah kanal di Telegram sejak 2016.

Atas miskomunikasi ini, Durov selaku CEO Telegram meminta maaf kepada pemerintah Indonesia.

Permintaan maaf Durov ini sekaligus membantah klaim sepihak dirinya yang mengaku belum pernah dihubungi oleh pemerintah Indonesia.

Pavel Durov ketemu Kominfo bahas SOP

Imbas dari diblokirnya layanan web Telegram, Durov menyempatkan diri bertandang ke Indonesia, khususnya untuk bertemu Menteri Kominfo Rudiantara yang menjabat saat itu.

Pertemuan keduanya terjadi pada awal Agustus 2017.

Pertemuan tertutup itu sedianya membahas Standard Operating Procedure (SOP) yang harus diikuti Telegram agar dapat beroperasi di Indonesia.