Tiga Tahun Lalu Indonesia Blokir Telegram, Pendiri Sekaligus CEO Temui Menkominfo Bahas 3 Syarat

Dari hasil pertemuan tersebut, Durov mengungkapkan ada tiga poin solusi berkenaan dengan pemblokiran layanan Telegram di Tanah Air.

Pertama, Telegram harus memblokir semua channel publik yang berhubungan dengan terorisme, sesuai laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Kedua, Pavel telah menghubungi Kemenkominfo via e-mail untuk menjalin komunikasi personal sehingga ke depannya lebih efisien berhubungan terkait pemberantasan konten terorisme.

Ketiga, Telegram membentuk tim moderator khusus yang paham bahasa dan budaya Indonesia.

Dengan begitu, laporan-laporan tentang konten berbau terorisme bisa diproses dengan lebih cepat dan akurat.

Permintaan Kominfo dipenuhi, blokir dicabut Sekitar sembilan hari sejak pertemuan dengan Menkominfo, Telegram telah menghapus 166 channel yang mengandung konten radikalisme dan terorisme di Tanah Air.

Hal ini sesuai permintaan Kemenkominfo.

Tak cukup sampai di situ, terhitung sejak 1 Agustus 2017, Telegram menghapus 10 kanal yang mengandung konten negatif setiap harinya di Indonesia.

Hal itu dilakukan dengan mekanisme self-censoring. Berkat komitmen Telegram untuk memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia, layanan pesan instan itu bisa beroperasi kembali seperti semula per tanggal 10 Agustus 2017.

Kominfo dan Telegram juga diktahui bersama-sama membuat SOP terkait pemberantasan konten negatif.

SOP itu, kata Rudiantara, meliputi hal-hal detail semacam siapa orang yang harus dihubungi untuk mengadukan konten negatif, bagaimana caranya, seperti apa komunikasinya, dan bagaimana penanggulangannya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Telegram yang Kini Idola Sempat Diblokir Indonesia, Pendirinya Pun Pernah Sambangi Jakarta.