Breaking News:

Berita Belitung

Diduga Ada 'Permainan' , DPRD Belitung Minta Pemda Bersikap Tegas Atasi Kesulitan Gas LPG 3 Kg

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Belitung Taufik Rizani meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, mengambil sikap tegas

Pos Belitung/Disa Aryandi
Ratusan orang secara bergantian, mengantri Gas LPG 3 Kg di salah satu toko di Jalan Lettu Mad Daud, Tanjungpandan, Belitung, senin (15/2/2021). 

POSBELITUNG.CO , BELITUNG -- Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Belitung Taufik Rizani meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, mengambil sikap tegas terhadap permasalahan gas LPG.

Lantaran permasalahan gas LPG 3 kilogram ini, bukan persoalan baru alias sudah sering terjadi, dan hingga sekarang tidak pernah terselesaikan.

Seharusnya, menurut Taufik, pemerintah daerah tidak tinggal diam, terkait permasalahan gas LPG tersebut.

Lembaga DPRD sudah beberapa kali memanggil perusahaan gas berdomisili di Belitung, namun tetap kembali terjadi persoalan kelangkaan, berujung kepada harga gas LPG tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Termasuk komisi II juga sudah pernah ke Pertamina, dan pembahasan selalu muncul seperti ini. Maka ya kami minta kepada pemerintah, harus mengambil sikap terkait kelangkaan dan kesulitan Gas LPG ini," kata Taufik Rizani kepada Posbelitung.co, Senin (15/2/2021).

PT Belitung Petrosindo Masih Simpan Gas LPG 3 Kg, Penjelasan Manajemen Seperti Ini

Demi Dapatkan Gas Subsidi, Ibu Ini Rela Antri Gas Melon sambil Gendong Bayinya

Menurut dia, kelangkaan gas LPG 3 kilogram (kg) ini, diduga kuat dipergunakan banyak orang, tidak sesuai peruntukan. Seperti warga kategori mampu menggunakan gas LPG tersebut.

Padahal gas LPG subsidi ini diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu.

"Saya di lapangan selalu menemukan hal-hal seperti ini, dan permasalahan ini muncul dari pendataan awal. Kami sudah berulang kali memanggil pemerintah, meminta agar segera melakukan eksen, apalagi sekarang ini sudah luar biasa. Kita diam, kelangkaan semakin terjadi, nah disini harus ada tindakan tegas," pinta Taufik.

DPRD, kata dia, tetap merekomendasikan apa yang diambil oleh pemerintah daerah dalam penyelesaian urusan gas LPG ini.

Bahkan, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, lembaga legislatif sudah meminta kepada Pertamina Pangkalbalam, Pangkalpinang, agar mengambil sikap kepada perusahaan yang mencoba ingin jadi 'permain' pada penyaluran gas LPG tersebut.

"Kalau ada yang bermain, kami sudah minta ke Pertamina, agen atau perusahaannya ditutup saja. Kemarin ada beberapa perusahaan baru ingin masuk (ke Pertamina), tapi tidak bisa masuk, karena diduga ada 'permainan'. Kami berharap ada suatu tindakan oleh pemerintah daerah, dan pertamina terhadap kejadian yang tidak wajar ini, ini harus diberikan tindakan tegas," harap Taufik.

Selain itu, kepada perusahaan atau agen tidak sesuai prosedur diterapkan PT Pertamina dalam penyaluran gas LPG ini, kata Taufik, harus diberikan sanksi tegas, seperti pemberhentian pemberian pengisian gas LPG.

"Silahkan alihkan kepada perusahaan yang betul-betul ingin menyalurkan sesuai prosedur. Ya pemerintah hanya menunggu tindaklanjut, ya seperti ini lah seterusnya.Jangan sampaikan ditengah pandemi ini masyarakat sudah sulit, ditambah urusan Gas LPG ini semakin sulit. Jangan bicara HET HET, tapi ini kenyataan dilapangan masih seperti sekarang," tegas Taufik.

(Posbelitung.co/Disa Aryandi)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved