Breaking News:

Berita Belitung

Darmansyah Nilai Persoalan Gas LPG Subsidi Kelemahan Pemerintah, Saya akan 'Bisikan' ke Komisi Lain

Anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Bangka Belitung H Darmansyah Husein, sangat mengetahui tentang persoalan Gas LPG

Penulis: Disa Aryandi | Editor: nurhayati
Posbelitung.co/Disa Aryandi
Truk pengangkut gas LPG 3 Kg, Rabu (17/2/2021) usai melakukan bongkar muat di Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjungpandan. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Bangka Belitung H Darmansyah Husein, sangat mengetahui tentang persoalan gas LPG 3 kg atau gas subsidi, lantaran pernah berada di komisi membidangi ESDM.

Terdapat berbagai kelemahan tentang gas LPG tersebut. Satu diantara, khusus di Belitung, tidak memiliki SPBG, sehingga harus menggunakan kapal laut, lantaran SPBG terdapat di Pulau Bangka.

"Itu salah satu kelemahannya. Pemerintah disini harus jadi pionir, kalau swasta tidak bisa. Pertamina ini perusahaan negara yang disubsidi, masa tidak mau jadi pionir kepada daerah-daerah kita, ini harus didorong," kata Darmasyah kepada Posbelitung.co, Rabu (17/2/2021).

Namun,  ia tetap akan memberikan 'bisikan' atau menyampaikan kepada komisi di DPD RI atau DPR RI membidangi ESDM, agar persoalan gas LPG ini, tidak menjadi berlarut-larut dan berkepanjangan.

"Saya tahu letak ini itunya, saya akan sampaikan nanti. Karena walau bagaimana pun, orang mau investasi sekarang ini berpikir, jadi saya kira, kita akan mintakan kepada pihak Pertamina," bebernya.

Ratusan orang secara bergantian, mengantri Gas LPG 3 Kg di salah satu toko di Jalan Lettu Mad Daud, Tanjungpandan, Belitung, senin (15/2/2021).
Ratusan orang secara bergantian, mengantri Gas LPG 3 Kg di salah satu toko di Jalan Lettu Mad Daud, Tanjungpandan, Belitung, senin (15/2/2021). (Pos Belitung/Disa Aryandi)

Solusinya ada di PT Pertamina

Wakil Bupati (Wabup) Belitung Isyak Meirobie, Rabu (17/2/2021) angkat bicara tentang permasalahan gas LPG di Kabupaten Belitung.

Solusi terhadap gas LPG, terutama gas LPG 3 kilogram (kg) atau subsidi tersebut, ada pada PT Pertamina Tbk.

Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung dalam mengatasi persoalan ini, tidak memiliki kewenangan apapun. Pemkab hanya sebatas memberikan imbauan dan memonitor persoalan.

"Kami tidak boleh menindak. Sudah dilihat ada penyelewengan, kami tidak boleh menindak, karena ini kewenangan provinsi. Kemudian, tata kelola atau manajemen distribusi yang buruk menjadi permasalahan," kata Isyak kepada Posbelitung.co.Rabu (17/2/2021)

Halaman
12
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved