Breaking News:

Berita Belitung Timur

Berikut Hasil Mediasi Kasus Dugaan Tindak Asusila Oknum Dokter ke Pasien di Belitung Timur

Kuasa Hukum pelapor yaitu Cahya Wiguna mengatakan sudah mencapai beberapa kesepakatan dalam mediasi tersebut

(Posbelitung.co/BryanBimantoro)
Wakil Ketua LBH KUBI sekaligus Kuasa Hukum pelapor Cahya Wiguna. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG TIMUR - Mediasi antara pelapor dengan dr H dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap pasien sesama jenis selesai dilaksanakan hari ini Senin, (22/2/2021) di RSUD Belitung Timur.

Kepada posbelitung.co, Kuasa Hukum pelapor yaitu Cahya Wiguna mengatakan sudah mencapai beberapa kesepakatan dalam mediasi tersebut. Satu di antaranya yaitu penonaktifan praktik kedokteran selama tiga bulan dan tidak tinggal di wilayah Belitung Timur yang menjadi keinginan pelapor.

"Selain itu, poin kesepakatan selanjutnya meminta pada terlapor agar membayar ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp 50 juta. Terkait ini, kami akan mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke PN Tanjungpandan. Pihak terlapor juga sudah bersedia," kata dia.

Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KUBI itu bilang pihaknya saat ini terus berproses dan juga sedang menunggu hasil dari sidang disiplin soal status kepegawaian di BKPSDM Beltim paling lambat 80 hari terhitung sejak laporan disampaikan.

Cahya mengatakan, dari poin perdamaian mengenai tuntutan penonaktifan, IDI Belitung Timur dalam kesepakatan mediasi bahwa dinyatakan Surat Izin Praktek (SIP) akan dicabut selama tiga bulan sesuai dengan hasil sidang etik MKEK. Pihak pelapor serta terlapor bersedia menerima hasil itu.

"Awalnya petitum kami meminta dicabut SIP-nya selama enam bulan, tapi dikompensasi menjadi tiga bulan. Tadi sudah disampaikan bahwa dr H melanggar etik sedang sehingga kami berkesimpulan apa yang dilakukan oleh dokter itu ke klien kami melanggar etik keprofesiannya," lanjut Cahya.

Ia berharap dengan adanya penyelesaian kasus ini di jalur hukum bisa membuka mata semua orang bahwa perbuatan asusila apapun tidak boleh didiamkan.

Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Belitung Timur dr Rudi Gunawan, SpAn membenarkan bahwa telah memberikan sanksi etik berupa rekomendasi pencabutan praktik kedokteran selama tiga bulan.

Dia mengatakan bahwa dr H telah melanggar etik sedang dalam proses pemeriksaan yang dilakukan. Satu pelanggaran etik yang dilakukan ialah tidak melakukan informed consent, yaitu meminta izin dan menjelaskan keperluan sebelum melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien.

"Namun kami tidak bisa membuktikan tindak asusilanya. Karena kami tidak memiliki atau menemukan bukti. Karena saat itu tidak ada saksi ataupun CCTV yang bisa menjadi pemberat di luar dari sekadar pengakuan pelapor saja," kata dr Rudi.

Ia juga menyampaikan akan memfasilitasi dr H untuk mendapatkan konsultasi di psikiatri. Nantinya jika pemeriksaan di psikiater ini hasilnya dr H sehat, baik mental maupun psikis, maka rekomendasi pencabutan praktik kedokteran bakal dicabut.

"Walaupun masih dalam waktu seminggu kalau psikiater menyatakan dia sehat ya sudah bisa melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat lagi," tutupnya.

Dalam lembar kesepakatan yang ditandatangani di atas materai itu juga menyebutkan bahwa pihak Puskesmas Mengkubang akan membuat form pengaduan kasus untuk laporan masyarakat selambat-lambatnya tujuh hari sejak kesepakatan ditandatangani.

Dihubungi terpisah, dr H yang menjadi terlapor dalam kasus ini dihubungi oleh posbelitung.co untuk memberikan hak jawabnya namun sampai berita ini diterbitkan belum ada respon.

Dalam mediasi ini dihadiri oleh pihak-pihak terkait, seperti mediator dr Hotma Banjarnahor, SpB, FINACS, Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian BKPSDM Beltim Dahli Fiatry, Kepala UPT Puskesmas Mengkubang drg Ayu Nilam Sahri, Sekdin Dinkes-PPKB Febby Sandranita, Ketua IDI Beltim dr Rudi Gunawan, termasuk pelapor dan terlapor. (Posbelitung.co/BryanBimantoro)

Penulis: Bryan Bimantoro
Editor: Khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved