Breaking News:

Saipul Jamil Sanggah Suap Panitera Pengadilan Secara Langsung, Kuasa Hukum Ajukan PK

Hal ini yang menjadikan Saipul Jamil mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sekaligus bukti baru ke PN Tipikor Jakarta Pusat atas putusan Mahkamah Agung.

KOMPAS.com/ANDI MUTTYA KETENG
Saipul Jamil ditemui di LP Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (17/8/2018) siang. 

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Kuasa hukum Saipul Jamil, Natalino, menyanggah kliennya menyuap mantan panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Rohadi secara langsung.

Sebab, kata Natalino, Saipul Jamil pada saat itu berada di dalam tahanan dan disebut berada di bawah pengawasan yang cukup ketat.

Hal ini yang menjadikan Saipul Jamil mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sekaligus bukti baru ke PN Tipikor Jakarta Pusat atas putusan Mahkamah Agung (MA).

"Tidak mungkin ada kesempatan yang besar untuk keluar dari tahanan dan melakukan komunikasi atau memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait penanganan kasus pertama. Itu kemungkinan sangatlah kecil," kata Natalino di kawasan Jakarta Timur, Jumat (5/3/2021).

"Itulah salah satu alasan kami ajukan PK bahwa pada saat itu Saipul Jamik tidak memberikan suap secara langsung kepada majelis atau penyelenggara negara," kata Natalino melanjutkan.

Adapun, Saipul Jamil mengajukan PK terhadap putusan Mahkamah Agung ke PN Tipikor Jakarta Pusat pada 19 Februari 2021.

Dalam kasus tersebut Saipul divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, pada Juli 2017.

Saipul Jamil dinyatakan terbukti menyuap Rohadi sebesar Rp 250 juta agar majelis hakim PN Jakarta Utara menjatuhkan putusan seringan-ringannya dalam perkara pencabulan.

Sebagai informasi, selain kasus suap, Saipul Jamil juga masih harus menjalani vonis lima tahun penjara berdasarkan PT DKI Jakarta pada Maret 2017, karena terbukti melakukan pencabulan anak.

Pada awalnya, majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Saipul Jamil dengan hukuman penjara 3 tahun.

Kemudian dalam putusan banding, PT DKI Jakarta memperberat hukuman Saipul Jamil menjadi lima tahun penjara.

Merasa tak terima, melalui kuasa hukumnya, Saipul Jamil ajukan PK ke MA. Namun MA dalam putusannya menolak PK Saipul Jamil dan tetap pada putusan PT DKI Jakarta.

Oleh karenanya total hukuman yang harus dijalani Saipul Jamil adalah delapan tahun penjara. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saipul Jamil Ajukan PK, Bantah Suap Panitera Pengadilan Secara Langsung"

Editor: Tedja Pramana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved