Breaking News:

Mahfud MD Tegaskan KLB Partai Demokrat Masalah Internal Parpol, Pemerintah Tak Bisa Melarang

Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat dan belum menjadi masalah hukum.

KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD 

JAKARTA, POSBELITUNG.CO - Moeldoko resmi ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang.

KLB Partai Demokrat ini menuai reaksi dari kubu Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut bicara terkait digelarnya KLB Partai Demokrat.

SBY Sebut Sikap Moeldoko Jauh dari Ksatria dan Bikin Malu Institusi TNI

Bagaimana reaksi pemerintah terkait digelarnya KLB Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021)?

Dikutip dari Tribunnews.com, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, sesuai Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021).

"Sesuai Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang," kata Mahfud MD lewat akun Twitternya, @mohmahfudmd, pada Sabtu (6/3/2021).

Mahfud menjelaskan hal tersebut sama dengan sikap yang menjadi sikap pemerintahan dari presiden-presiden RI sebelumnya termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mencontohkan sikap pemerintah saat ini sama dengan sikap Pemerintahan Megawati pada saat Matori Abdul Jalil mengambil PKB dari Gus Dur meski kemudian Matori kalah di Pengadilan.

Saat itu, kata Mahfud, Megawati tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB.

Sambil Berteriak, Moeldoko Sebut Partai Demokrat Bisa Menggemparkan Indonesia

Selain itu sikap tersebut, kata Mahfud, sama dengan sikap pemerintahan SBY ketika tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin).

Alasannya ketika itu, kata Mahfud, itu urusan internal parpol.

BACA SELENGKAPNYA DI SINI

Editor: Fitriadi
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved