Breaking News:

Ditjen Gakkum KLHK Apresiasi Putusan PN Belitung, Yazid Nurhuda: Ini Akan Menjadi Pintu Masuk

Ditjen Gakkum KLHK) mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri (PN) Belitung dalam kasus reklamasi pantai tanpa izin di Tanjungpendam, Kabupaten Belitung

Siaran Pers Ditjen Gakkum KLHK
Tim Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat melakukan penindakan di area reklamasi pantai tanpa izin di Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung pada Rabu (10/7/2019) lalu. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri (PN) Belitung dalam kasus reklamasi pantai tanpa izin di Tanjungpendam, Kabupaten Belitung.

Hal itu disampaikan Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum KLHK, Yazid Nurhuda dalam siaran pers yang diterima Posbelitung.co, Minggu (14/3/2021).

Yazid Nurhuda menyebut putusan pengadilan itu akan menjadi pintu masuk bagi pihaknya untuk mendalami pelaku lainnya.

“Kami sangat mengapresiasi putusan PN Belitung ini. Kasus ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum terhadap korporasi menjadi prioritas dan akan terus dilakukan ke depannya,” kata Yazid Nurhuda dalam siaran pers yang diterima Posbelitung.co.

Baca juga: PT PAN Divonis Denda Rp 1,150 Miliar Atas Perkara Reklamasi Ilegal Bibir Pantai

Baca juga: Tim Gabungan Penyidik KLHK, KKP, ATR/BPN dan Kepolisian Hentikan Reklamasi Tanpa Izin

Tim Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat melakukan penindakan di area reklamasi pantai tanpa izin di Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung pada Rabu (10/7/2019) lalu.
Tim Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat melakukan penindakan di area reklamasi pantai tanpa izin di Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung pada Rabu (10/7/2019) lalu. (Siaran Pers Ditjen Gakkum KLHK)

Yazid Nurhuda menambahkan, “Penyidik KLHK saat ini terus mengembangkan penyidikan kasus ini termasuk melakukan mendalami tersangka perorangan lainnya yang terlibat dalam kasus perusakan lingkungan ini. Kami tidak berhenti dan menindak pelaku perusakan lingkungan seperti ini, mereka harus dihukum seberat-beratnya, agar ada efek jera dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Putusan pengadilan ini akan menjadi pintu masuk untuk mendalami pelaku lainnya,"

Dilansir Posbelitung.co pada Selasa (9/3/2021), majelis PN Tanjungpandan menjatuhkan vonis denda sebesar Rp 1,150 miliar kepada PT Panca Anugrah Nusantara (PAN) atas perkara korporasi reklamasi ilegal di bibir pantai Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.

Vonis dibacakan majelis hakim yang diketuai Himelda Sidabalok beranggotakan AA Niko Brama Putra dan Andhika pada Rabu (3/3/2021).

Dalam vonis itu, majelis hakim menyatakan badan hukum pemilik Hotel Fairfield by Marriot itu bersalah melanggar Pasal 109 juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika terdakwa tidak membayar denda paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT PAN disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi denda tersebut.

"Majelis menyatakan terdakwa PT PAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum," tegas juru bicara PN Tanjungpandan Rino Adrian Wigunadi kepada Posbelitung.co, Selasa (9/3/2021).

Halaman
12
Penulis: M Ismunadi
Editor: M Ismunadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved