Breaking News:

Berita Pangkalpinang

DPRD Pangkalpinang Setujui Tiga Raperda yang diajukan Pemkot, Wali Kota Segera Proses

PRD Kota Pangkalpinang menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pangkalpinang menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah
Rapat Paripurna keduabelas masa persidangan Il Tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang, di ruang rapat paripurna, Senin (29/3/2021) 

POSBELITUNG.CO -- DPRD Kota Pangkalpinang menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pangkalpinang menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada rapat paripurna keduabelas masa persidangan Il Tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang, di ruang rapat paripurna, Senin (29/3/2021).

 Tiga raperda  yang disetujui DPRD Kota Pangkalpinang tersebut, yakni:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkaipinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Lingkup Penataan Ruang.

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) mengatakan dalam sambutan pada sidang paripurna tersebut, menjelaskan mengenai pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang ketahanan Pangan dan Gizi.

Menurutnya, berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi mengamanatkan perlu pengaturan lebih lanjut mengenai beberapa hal penting diantaranya cadangan pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, sistem informasi pangan dan gizi serta peran serta masyarakat.

"Menyikapi persoalan pangan, kementerian pertanian sudah menyiapkan empat strategi untuk memaksimalkan produksi sektor pertanian. Pertama, melakukan ekstensifikasi pada lahan rawa. Kedua, mempersiapkan pangan lokal sebagai substitusi makanan pokok yang selama ini mengandalkan beras. Ketiga, membentuk lumbung pangan di tiap wilayah, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Dan keempat, membuat food estate dibeberapa tempat dengan modern farming," jelas Molen.

Selanjutnya terkait dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang, menurut Molen, perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan atau lalu lintas.

"Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran selalu menjadi permasalahan di setiap daerah, tidak terkecuali khususnya di Kota Pangkalpinang. Mengingat tingginya mobilitas kendaraan yang ada di Kota Pangkalpinang setiap harinya, sehingga banyak terjadi benturan antara aturan dan praktek di lapangan terkait masalah parkir, yang mana di dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 belum dijelaskan dengan detail mengenai materi perparkiran," sebutnya.

Molen berharap, dengan ditetapkannya, Perda atas Raperda Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinang ini dapat meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perparkiran serta menjaga kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas di Kota Pangkalpinang.

Sedangkan berkenaan dengan Raperda Kota Pangkalpinang tentang pencabutan beberapa Perda Kota Pangkalpinang Lingkup Penataan Ruang, kata Molen hal ini dikarenakan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, maka terhadap beberapa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang lingkup penataan ruang, substansinya sudah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tersebut.

"Sehingga untuk menghindari terjadinya pertentangan antara beberapa perda tersebut, maka secara hukum Perda Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pasar dan Sekitarnya, Perda Nomor 06 Tahun 2005 tentang Site Plan Kawasan Industri Ketapang, Perda Nomor 07 Tahun 2005 tentang Site Plan Kawasan Wisata Tanjung Bunga, dan Perda Nomor 08 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Sekitar Kawasan Pelabuhan Pangkalbalam, perlu dilakukan pencabutan untuk memberikan kepastian hukum dan selaras dengan asas hukum yang menyatakan peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama (Lex posteriori derogat legi prion)," jelasnya.

"Alhamdulillah tiga raperda yang kita usulkan disetujui berarti akan langsung proses selanjutnya, dan akan disesuaikan dengan kondisi kita yang sekarang," tambah Molen.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Penulis: Andini Dwi Hasanah
Editor: nurhayati
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved