Breaking News:

Pejabat Punya Banyak Uang Mulai Resah, Transaksi Ilegalnya Ketahuan, Mahfud MD Akui Terima Laporan

Transaksi menggunakan uang tunai akan dibatasi oleh pemerintah hingga membuat para pejabat, pelaku usaha resah bila transaksi ilegalnya terlacak

Editor: Hendra
kompas.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). 

POSBELITUNG.CO, JAKARTA -  Pembatasan penggunaan transaksi menggunakan uang tunai membuat para pejabat resah.

Mereka bakal kesulitan melakukan transaksi untuk keperluan ilegalnya.

Laporan resahnya para pejabat ini sudah masuk ke Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Di satu sisi, Mahfud MD mengakui hal tersebut menjadi masalah karena laporan-laporan serupa banyak yang tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Namun demikian, kata Mahfud MD, perbaikan dalam konteks penegakkan hukum tetap perlu diupayakan.

Baca Berita Lainnya;

--> Gagal Caplok Demokrat, KSP Moeldoko Cs Gugat ke PTUN, Saran Politisi Ini: Baiknya Mundur dari KSP

"Banyak pengiriman uang yang dalam bentuk tunai dibawa misalnya dari luar negeri. Pejabat dari luar negeri

kan punya hak membawa tas ini, tas itu, sudah ini dibawa ke dalam negeri untuk keperluan yang ilegal. Itu yang saya dengar, dan itu laporan seperti itu banyak," kata Mahfud MD dalam tayangan di kanal Youtube PPATK, Jumat (2/4/2021).

Selain itu, kata Mahfud, ia juga mendengar banyak pejabat dan politikus resah dengan adanya RUU pembatasan uang kartal yang saat ini tengah digarap pemerintah.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved