Breaking News:

Berita Belitung

Pelabuhan PT SWP Resmi Ditetapkan Sebagai Terminal Khusus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian

Setelah berupaya selama dua tahun, Pelabuhan PT Steelindo Wahana Perkasa (SWP) yang terletak di Tanjung Keluang, Desa Aik Kelik.

Dok/Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan
Penandatanganan berita acara penetapan pelabuhan PT SWP sebagai terminal khusus tempat pemeriksaan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan, Senin (20/4/2021). 

POSBELITUNG.CO,BELITUNG -- Setelah berupaya selama dua tahun, Pelabuhan PT Steelindo Wahana Perkasa (SWP) yang terletak di Tanjung Keluang, Desa Aik Kelik, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur akhirnya resmi ditetapkan sebagai terminal khusus tempat pemeriksaan keimigrasian.

Dokumen penetapan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan kepada perwakilan PT SWP sekaligus penandatanganan berita acara serah terima pada Senin (20/4/2021).

"Pelabuhan PT SWP di Tanjung Keluang itu sudah resmi ditetapkan sebagai terminal khusus tempat pemeriksaan keimigrasian mirip seperti TPI tapi bukan untuk umum. Jadi mereka sudah diakui oleh Kemenkum HAM karena ditandatangani langsung oleh Dirjen Imigrasi," kata Kasi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Oktya Hartari Putri kepada Posbelitung.co.

Ia menjelaskan, petugas Imigrasi harus bekerja sesuai dengan prosedur dan lokasi yang ditetapkan oleh Kemenkum HAM.

Kemudian, di wilayah Kabupaten Belitung untuk proses clearence kapal yang diakui hanya Pelabuhan Tanjungpandan.

Sementara pelabuhan milik PT SWP rutin dimasuki kapal luar untuk keperluan proses ekspor minyak sawit mentah dan tidak mungkin proses clearance dilakukan di pelabuhan Tanjungpandan.

"Karena 80 persennya kegiatan clearence di pelabuhan PT SWP maka kami prioritaskan," katanya.

Oktya mengakui proses untuk mendapatkan penetapan sebagai pelabuhan khusus yang diakui Kemenkum HAM memang tidak mudah.

Menurutnya, pihak perusahaan harus mengantongi rekomendasi dari beberapa pihak seperti pemda, kepolisian dan lainnya.

Selain itu juga, peninjauan dari Kementerian untuk menilai kelayakan sarana prasana seperti pos imigrasi untuk menunjang kinerja jika proses clearance berlangsung malam hari.

Oleh sebab itu dibutuhkan proses hingga dua tahun sebelum Imigrasi Tanjungpandan mengajukan kepada kementerian.

"Kendalanya memang dari perusahaan dan alhamdulillah semuanya sudah selesai. Sebelumnya kantor pusat juga sudah dua kali meninjau kelayakannya," ungkap Oktya. (Posbelitung.co/Dede Suhendar)

Penulis: Dede Suhendar
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved