Breaking News:

Kelompok Warga yang Boleh Bepergian Saat Larangan Mudik Lebaran, Asalkan Penuhi Syarat Ini

Beberapa kelompok masyarakat masih boleh bepergian sebelum, sesudah maupun saat masa larangan mudik Lebaran 2021 diberlakukan.

WARTA KOTA/TRIBUNNEWS.COM/Nur Icshan
Sejumlah calon penumpang memadati peron Terminal Kalideres, Jakarta Barat, menunggu bus yang akan membawa Mereka menuju kota Jawa dan Sumatera, Senin (30/3/2020). Seolah tak menghiraukan seruan pemerintah untuk tidak mudik, namun mereka tetap nekat melakukan perjalanan yang beresiko menyebarkan wabah Covid-19 ke daerah asal mereka. 

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Beberapa kelompok masyarakat masih boleh bepergian sebelum, sesudah maupun saat masa larangan mudik lebaran 2021 diberlakukan.

Akan tetapi, saat melakulan perjalanan, mereka harus membawa surat keterangan dari kepala desa / lurah setempat yang menyatakan kondisi mereka.

Hal itu diatur dalam addendum atau peraturan tambahan untuk Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Ramadhan 1422 Hijriah.

D mengutip dari lembaran addendum pada Kamis (22/4/2021), poin keempatbelas menjelaskan tentang siapa saja perjalanan yang dimaksud.

Baca juga --> Apa Sanksi Jika Masih Ngotot Mudik Lebaran 2021?

Mereka yang menggunakan kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan kepentingan kedekatan untuk kepentingan nonmudik, antara lain bekerja / perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didamping oleh 1 anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang, dan kepentingan nonmudik tertentu.

Calon penumpang memadati Terminal AKAP Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (9/4/2021). Terkait adanya larangan mudik oleh pemerintah, sejumlah warga mengakalinya dengan mudik lebih awal untuk menjalani tradisi munggah yakni menjalani pekan pertama puasa ramadan di kampung bersama keluarga besarnya, setelah itu mereka kembali lagi ke Jakarta dan merayakan lebaran di ibukota. (WARTA KOTA/NUR ICHSAN)
Calon penumpang memadati Terminal AKAP Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (9/4/2021). Terkait adanya larangan mudik oleh pemerintah, sejumlah warga mengakalinya dengan mudik lebih awal untuk menjalani tradisi munggah yakni menjalani pekan pertama puasa ramadan di kampung bersama keluarga besarnya, setelah itu mereka kembali lagi ke Jakarta dan merayakan lebaran di ibukota. (WARTA KOTA/NUR ICHSAN) (WARTA KOTA/NUR ICHSAN)

Peraturan pada poin keempatbelas addendum ini dilengkapi dengan aturan sebelumnya yang terlihat pada SE Nomor 13 Tahun 2021.

Sebelumnya, pada SE itu pelaku perjalanan dengan kriteria yang ditetapkan tetap berjalan selama masa larangan mudik diberlakukan.

Hanya saja, mereka tidak harus membawa surat keterangan dari kepala desa / lurah setempat.

Addendum SE Nomor 13 Tahun 2021 secara garis besar memuat tambahan aturan yang menyasar dua hal pokok. First, pengetatan peraturan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pada H-14 masa pelarangan mudik.

Kedua, pengetatan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan pada H + 7 setelah masa larangan mudik.

Halaman
1234
Editor: Fitriadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved