Kelompok Warga yang Boleh Bepergian Saat Larangan Mudik Lebaran, Asalkan Penuhi Syarat Ini

Beberapa kelompok masyarakat masih boleh bepergian sebelum, sesudah maupun saat masa larangan mudik Lebaran 2021 diberlakukan.

Editor: Fitriadi
WARTA KOTA/TRIBUNNEWS.COM/Nur Icshan
Sejumlah calon penumpang memadati peron Terminal Kalideres, Jakarta Barat, menunggu bus yang akan membawa Mereka menuju kota Jawa dan Sumatera, Senin (30/3/2020). Seolah tak menghiraukan seruan pemerintah untuk tidak mudik, namun mereka tetap nekat melakukan perjalanan yang beresiko menyebarkan wabah Covid-19 ke daerah asal mereka. 

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Beberapa kelompok masyarakat masih boleh bepergian sebelum, sesudah maupun saat masa larangan mudik-lebaran-2021' title=' mudik lebaran 2021'> mudik lebaran 2021 diberlakukan.

Akan tetapi, saat melakulan perjalanan, mereka harus membawa surat keterangan dari kepala desa / lurah setempat yang menyatakan kondisi mereka.

Hal itu diatur dalam addendum atau peraturan tambahan untuk Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Ramadhan 1422 Hijriah.

D mengutip dari lembaran addendum pada Kamis (22/4/2021), poin keempatbelas menjelaskan tentang siapa saja perjalanan yang dimaksud.

Baca juga --> Apa Sanksi Jika Masih Ngotot Mudik Lebaran 2021?

Mereka yang menggunakan kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan kepentingan kedekatan untuk kepentingan nonmudik, antara lain bekerja / perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didamping oleh 1 anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang, dan kepentingan nonmudik tertentu.

Calon penumpang memadati Terminal AKAP Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (9/4/2021). Terkait adanya larangan mudik oleh pemerintah, sejumlah warga mengakalinya dengan mudik lebih awal untuk menjalani tradisi munggah yakni menjalani pekan pertama puasa ramadan di kampung bersama keluarga besarnya, setelah itu mereka kembali lagi ke Jakarta dan merayakan lebaran di ibukota. (WARTA KOTA/NUR ICHSAN)
Calon penumpang memadati Terminal AKAP Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (9/4/2021). Terkait adanya larangan mudik oleh pemerintah, sejumlah warga mengakalinya dengan mudik lebih awal untuk menjalani tradisi munggah yakni menjalani pekan pertama puasa ramadan di kampung bersama keluarga besarnya, setelah itu mereka kembali lagi ke Jakarta dan merayakan lebaran di ibukota. (WARTA KOTA/NUR ICHSAN) (WARTA KOTA/NUR ICHSAN)

Peraturan pada poin keempatbelas addendum ini dilengkapi dengan aturan sebelumnya yang terlihat pada SE Nomor 13 Tahun 2021.

Sebelumnya, pada SE itu pelaku perjalanan dengan kriteria yang ditetapkan tetap berjalan selama masa larangan mudik diberlakukan.

Hanya saja, mereka tidak harus membawa surat keterangan dari kepala desa / lurah setempat.

Addendum SE Nomor 13 Tahun 2021 secara garis besar memuat tambahan aturan yang menyasar dua hal pokok. First, pengetatan peraturan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pada H-14 masa pelarangan mudik.

Kedua, pengetatan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan pada H + 7 setelah masa larangan mudik.

Merujuk kepada masa pelarangan mudik yang jatuh pada 6-17 Mei 2021, maka atur pengetatan perjalanan ini pada 22 April-5 Mei 2021 dan 18 Mei-24 ​​Mei 2021.
Kemudian, aturan tambahan ini mengatur rincian teknis masyarakat yang melakukan perjalanan transportasi darat, laut, dan udara.

Baca juga --> Nekat Angkut Pe mudik, Ini Sanksi Khusus Siap Menanti Bagi Travel Gelap

Addendum itu juga meminta kementerian / lembaga, pemerintah provinsi / kabupaten / kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya secara lebih rinci agar dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan aturan pada addendum ini.

Instrumen hukum yang menetapkan kriteria dan persyaratan khusus merupakan bagian tidak terpisahkan dari addendum SE Nomor 13 Tahun 2021. Addendum ini ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada 21 April 2021.

Mau Mudik 22 April-24 Mei Wajib Bawa Hasil Rapid Antigen 1x24 Jam

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved