Breaking News:

Berita Belitung

Tak Ada Toleransi Lagi, Pelanggar Prokes Akan Ditindak Tegas

Dalam perbup itu ada sanksi sosial bisa misalnya kalau masih kuat disuruh nyapu, mengangkat sampah, push up dan sebagainya.

Penulis: Adelina Nurmalitasari
Editor: Khamelia
Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari
Kepala BPBD Belitung Hendri Suzanto, Jumat (7/5/2021). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belitung Hendri Suzanto mengatakan pelanggar protokol kesehatan (prokes) di area publik akan ditindak tegas. Hal tersebut mengacu pada peraturan bupati (perbup) nomor 43 tahun 2020.

"Dalam perbup itu ada sanksi sosial bisa misalnya kalau masih kuat disuruh nyapu, mengangkat sampah, push up dan sebagainya. Kalau usia sudah tidak kuat, mungkin diberikan olah gerak sosial lain yang mengandung efek jera," katanya, Jumat (7/5/2021).

Aturan itu kini mulai diberlakukan, mengingat sosialisasi terhadap peraturan Bupati tersebut sudah di sosialisasikan sejak bulan Juni 2020 lalu.

"Ini sudah hampir satu tahun, jadi kami rasa sudah cukup untuk sosialisasi. Normal sosialisasi itu enam bulan, dan ini sudah lewat. Sosialisasi ini sudah dilakukan kemana-mana," ucapnya.

Selain sanksi sosial, warga yang melanggar prokes juga dikenakan sanksi materi yakni membayar denda senilai Rp 50.000. Penindakan terhadap pelanggar aturan akan dilakukan oleh Satpol PP dan TNI/Polri.

Ia menegaskan, tidak ada lagi toleransi terhadap pelanggar, karena sosialisasi sudah dilakukan lebih dari enam bulan. Makanya masyarakat diharapkan benar-benar menyadari bahwa seluruh manusia dihadapkan pada virus corona yang mengancam keberlangsungan hidup.

"Artinya setiap manusia harus bertanggungjawab dan peduli, terhadap dirinya, keluarga, dan lingkungan," ujar Hendri.

"Sekarang pemerintah kalau ada yang terpapar Covid-19, itu minimal menghabiskan satu pasien Rp 12 juta, kalau 10 orang sudah Rp 120 juta. Apakah tidak akan menghambat pembangunan? Selain juga dampak sosial lain dimana pendapatan asli Belitung mengharapkan dari sektor pariwisata, kalau tidak ada pengunjung dari mana dapat duit," jelasnya.

Buat mengembalikan perekonomian yang melemah, masyarakat dituntut sadar. Makanya wajib untuk mematuhi prokes.

"Saat ini bangsa Indonesia sedang berperang melawan musuh yang tidak kelihatan. Pemerintah sudah menerbitkan aturan, apabila rakyat tidak mau mematuhi, maka boleh dikategorikan sebagai pengkhianat bangsa karena bisa mencelakai orang lain," tegasnya.(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved