Tak Ingin Ada Dendam, Panglima TNI dan Kapolri Bahas Pola Baru Penanganan KKB Papua

POSBELITUNG.CO, TIMIKA - Pemerintah akan membuat pola baru terkait penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Pola baru penanganan konflik di Papua itu masih akan dibahas Mabes Polri dan TNI bersama instansi pemerintah lainnya.

Panglima TNI dan Kapolri ingin lebih berhati-hati dalam penanganan KKB agar masalah yang ada bisa selesai tanpa menyisakan dendam.

Untuk itu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkunjung ke Papua pada Jumat (7/5/2021) membahas penananganan KKB Papua.

Dalam kunjungan itu, kedua jenderal bintang empat tersebut melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan seluruh satgas di Timika, Kabupaten Mimika, Papua

Selain itu, mereka juga melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, akademisi dan Komnas HAM.

Namun selesai pertemuan tersebut, baik Panglima TNI maupun Kapolri tidak memberi keterangan pers kepada awak media yang sudah menunggu di luar gedung pertemuan.

Apa yang Dibahas?

Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri menjelaskan, kedatangan Panglima TNI dan Kapolri ke Papua untuk membahas penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Memberi arahan untuk penanganan dan penegakan hukum di tanah Papua karena semua perkuatannya on the spot-nya di Timika sehingga Panglima TNI dan Kapolri berkunjung ke sini untuk melihat sejauh mana Satgas Nemangkawi bertindak dan bagaimana konsep penanganan berikutnya," ujarnya di Timika, Jumat malam.

Fakhiri mengakui nantinya akan ada pola baru terkait penanganan KKB.

Hanya saja, ia tidak merinci pola seperti apa yang akan dipakai.

"Salah satu bagian yang beliau sampaikan, tapi tentunya pola penanganan itu kita masih menunggu petunjuk dari Mabes Polri, mudah-mudahan kalau minggu depan sudah keluar, kita akan melakukan penyesuaian," kata dia.

Penindakan KKB di Bawah Satuan Kewilayahan

Kemudian, proses penindakan KKB akan di bawah satuan kewilayahan.

"Pola tindak tetap sama, tapi dari yang tadinya dari pusat itu akan diserahkan ke (satuan) kewilayahan, yaitu Polda dan Kodam," kata Fakhiri.

Terkait pertemuan dengan tokoh masyarakat, akademisi dan Komnas HAM, Fakhiri menyebut hal tersebut lebih untuk meminta saran bagaimana cara terbaik menangani KKB.

Panglima TNI dan Kapolri, sambung Fakhiri, ingin lebih berhati-hati dalam penanganan KKB agar masalah yang ada bisa selesai tanpa menyisakan dendam.

"Koordinasi dengan akademisi, Komnas HAM dan tokoh masyarakat itu semua integral karena kita perlu saran dan masukan untuk melakukan tindakan yang pas. Ini sedang berproses, tentu Kapolri dan Panglima TNI berhati-hati melaksanakan hal itu," kata Fakhiri.

KKB Lepaskan Tembakan ke Polres Puncak

Sehari sebelumnya, Kamis (6/5/2021), KKB Papua kembali menebar teror di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

KKB Papua memberondong peluru ke arah Kantor Polres Puncak di Ilaga.

Akibat aksi tersebut, sekitar seratusan warga ketakutan dan berlindung di Kantor Bupati Puncak.

"Mereka melepas tembakan tiga kali ke Polres Puncak di Ilaga," ujar Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri di Timika, Kamis.

Aparat keamanan, terang Fakhiri, tidak terpancing dengan aksi tersebut dan tidak melepaskan tembakan balasan.

Situasi keamanan di Distrik Ilaga dipastikannya tetap kondusif walau KKB melepaskan tembakan.

Namun, Fakhiri mengatakan, akibat aksi tersebut, ada seratusan warga dari arah Kampung Kimak yang saat ini berada di Kantor Bupati Puncak untuk berlindung.

"Sekitar 100 lebih warga dari arah Kimak saat ini di Kantor Bupati untuk berlindung, mereka takut jadi sasaran tembak KKB," kata Fakhiri.

Mengenai siapa pelaku penembakan, Fakhiri memperkirakan hal tersebut dilakukan oleh kelompok Lekagak Telenggen.

"Sangat mungkin ini kelompoknya Lekagak," kata dia.

Kepala Suku Imbau Warga Tak Terprovokasi

Sebelumnya, Kepala Suku di Kampung Kimak, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, Abelom Kogoya mengajak dan mengimbau warganya untuk tidak terprovokasi dengan aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Ditemui Tim Satgas Binmas Noken Polri di Kimak, Selasa (4/5/2021), Abelom mengaku sempat diancam akan ditembak mati oleh komplotan KKB pimpinan Numbuk Telenggen.

Akan tetapi, hal itu tidak menciutkan nyali Abelom.

"Masyarakat harus tetap tenang, tidak terpengaruh maupun terprovokasi oleh ulah KKB karena aparat TNI/Polri senantiasa siap menjaga keamanan warga di Papua," kata Abelom.

Pada Selasa (4/5/2021) siang sejumlah personel Satgas Binmas Noken Polri menyambangi Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak dan menggelar tatap muka dengan warga setempat.

Kampung Kimak diketahui pernah diserang oleh KKB yang kini dikategorikan sebagai kelompok teroris.

Tokoh agama setempat, Pendeta Menaser Labene, menuturkan bahwa KKB juga sempat mengusik ketenangan warga yang bermukim di wilayah Muara, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak.

Akibat kehadiran KKB itu, warga Kampung Muara meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi sementara pada rumah sanak keluarga mereka di kampung-kampung terdekat, seperti Kampung Paluga, Kampung Kimak, dan Kampung Kago.

Pada Ahad (2/5/2021) malam, kelompok teroris dilaporkan membakar gedung SD Mayuberi, perumahan guru, gedung lama puskesmas, serta merusak fasilitas jalan dan jembatan yang menghubungkan kampung-kampung terdekat.

Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri yang dimintai tanggapannya terkait dengan informasi adanya pengungsian warga di Kabupaten Puncak mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek kebenaran informasi tersebut.

"Kami cek dahulu kebenaran informasinya. Jangan sampai informasi itu bohong atau hoaks. Karena sebelumnya beredar foto-foto pengungsian warga di media sosial, ternyata itu foto-foto lama saat terjadi pengungsian warga Banti dan Kimbeli Tembagapura pada tahun 2017 karena kampung mereka diduduki oleh KKB," ujarnya.

Polri Tak Ingin Warga Papua Takut

Polri menegaskan aparat keamanan yang saat ini bertugas di Papua hadir untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan, Polri-TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan operasi keamanan di Papua.

"Kepolisian setempat dan pemda tentunya ingin memberikan kepada masyarakat Papua tidak ada rasa takut," kata Argo di di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (5/5/2021).

Dia mengatakan, selama ini personel yang bertugas di lapangan melakukan pendekatan lunak (soft power) dan keras (hard power).

Pendekatan lunak, kata Argo, yaitu melalui program-program pembinaan masyarakat yang memungkinkan terjadinya dialog. Sementara itu, pendekatan keras dilakukan ketika ada pelanggaran pidana.

"Soft power, kami memberdayakan anggota kepolisian dengan masyarakat di sana untuk mempunyai suatu keterampilan," ucap Argo.

"Untuk hard power, kalau melanggar pidana ya akan kami proses," tambahnya.

Bertalian dengan sikap pemerintah yang mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris, Argo menyatakan belum ada keputusan Polri menurunkan tim Densus 88 Antiteror.

Pelibatan Densus 88 dalam Operasi Nemangkawi masih dalam kajian.

"Belum ada. Kami melaksanakan Operasi Nemangkawi, penegakan hukum TNI dan Polri," tuturnya.

Berita lainnya terkait KKB Papua

(Tribun-Papua.com/Kompas.com/Tsarina Maharani/Kontributor Jayapura, Dhias Suwandi)