Breaking News:

Tes Abal-Abal di KPK, Pegawai Ditanya Pilih Alquran atau Pancasila, Ada Juga Soal Hijab

Direktur PJKAKI KPK, Sujanarko mengatakan pertanyaan saat tes TWK tak berbobot dan rendahan. Bahkan tesnya dinilai tes yang abal-abal

Editor: Hendra
FOR SERAMBINEWS.COM
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko 

POSBELITUNG.CO, -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai sorotan hingga kritikan terkait penonaktifan 75 pegawainya.

Penonaktifan tersebut dilakukan oleh pimpinan KPK dengan alasan mereka tak lolosTes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status sebagai ASN pada 5 Mei 2021.

Kemudian, para pegawai yang tak lolos dinonaktifkan berdasarkan SK yang diteken Ketua KPK, Firli Bahuri, pada 7 Mei 2021.

Mereka yang tak lolos termasuk penyidik senior, Novel Baswedan dan Ambarita Damanik, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Suprapdiono, hingga Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Herry Muryanto. Para pegawai yang tak lolos TWK diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab ke atasan masing-masing sampai waktu yang tidak ditentukan.

TWK disinyalir dipakai untuk menyingkirkan pihak tertentu di KPK. Sebab, TWK baru muncul dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 dan diteken Ketua KPK Firli Bahuri pada 27 Januari 2021.

Sedangkan UU KPK hasil revisi maupun PP 41 tahun 2020 tidak mencantumkan TWK. Ditambah, materi pertanyaan TWK yang dinilai tidak ada kaitannya dengan tugas KPK.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, mengatakan, sebagian besar pegawai yang dinyatakan tidak lulus itu tidak diberitahu hasil tes tersebut, termasuk dirinya.

"Saya tidak diperlihatkan data detailnya, jadi saya tidak tahu itu nggak lulus karena apa nggak tahu," tutur Sujanarko dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com, Selasa (18/5/2021). Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana perasaan Anda saat masuk daftar 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK?

Saya bangga masuk daftar 75 orang itu, karena ternyata publik mempersepsikan kami adalah pegawai-pegawai yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai KPK. Makanya, saya bilang TWK itu remeh temeh. Perlu disampaikan ke publik, saya pada 2015 dapat penghargaan dari Presiden. Namanya penghargaan Satyalancana Wira Karya. Selama KPK berdiri, hanya tiga orang yang pernah menerima penghargaan itu. Saya, Abdullah Hehamahua, dan Ina Susanti. Pada 2015 mereka semua sudah pensiun.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved