Breaking News:

Pemkot Pangkalpinang Hapuskan Denda Pajak PBB

Pemkot Pangkalpinang sejak 4-10 Juni 2021 akan menghapuskan sanksi administrasi (denda) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penulis: Andini Dwi Hasanah
Editor: Fitriadi
Bangka Pos/Andini Dwi Hasanah
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Budiyanto 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, Budiyanto menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang sejak 4-10 Juni 2021 akan menghapuskan sanksi administrasi (denda) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kata Budi, sebetulnya keringanan ini diberikan untuk semua jenis pajak, hanya saja fokus pemerintah pada PBB untuk meningkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang yang baru terealisasi 32 persen.

Menurutnya, pemberian keringanan ini dilakukan lantaran ingin mendorong para wajib pajak taat membayar piutang  pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta menstimulus kegiatan perekonomian. Sehingga meringankan beban ekonomi masyarakat sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Jadi yang selama ini para wajib pajak mungkin keberatan dengan dendanya akan kita beri keringanan tergantung pajaknya nanti. Intinya ini berlaku untuk semua pajak tapi kita fokuskan dipajak PBB dulu untuk menaikkan PAD kita karena targetnya PBB lumayan besar," ungkap Budi kepada Bangkapos.com, Minggu (6/6/2021).

Budi mengatakan, program yang diluncurkan Pemkot Pangkalpinang dengan sinergi bersama Kejari Kota Pangkalpinang yakni ‘Pendekar’ diyakini dapat mencapai target PAD yang ditetapkan pada tahun ini sebesar Rp79 Milliar.

Bagi para wajib pajak yang ingin membayar PBB atau pajak lainnya bisa melalui program Pendekar di Pendekar.Pangkalpinangkota.go.id , juga bisa melakui Bank SumselBabel, Bank BRI, juga loket pembayaran Bakeuda.

Bisa juga untuk mengecek tagihan PBB Anda di cekpbb.pangkalpinangkota.go.id .

"Dengan kerja sama dengan Kejaksaan ini mudah-mudahan bisa mempermudah dan meringankan masyarakat. Sebelumnya kan masyarakat mungkin malas membayar pajak karena dendanya yang sudah besar nah ini kita beri keringanan bahkan kita hapuskan jika ada yang mengajukan," ujarnya.

Dia lebih optimis dengan adanya program Pendekar dan akan adanya Perwako yang sudah dibuat untuk mengurangi atau menghapus denda pajak tersebut agar mempermudah dalam pembayaran pajak.

"Kita kerja keras karena realisasi masih kecil tapi kami optimis adanya kerja sama dengan Kejaksaan. Kita kejar salah satu target PBB kami pada dasarnya semua pajak, yang ada denda akan kami kurangi  biar pokoknya saja, harapannya dengan adanya kebijakan ini masyarakat lebih sadar dan patuh dengan pajak," jelasnya.

Budi berharap, dengan segala bentuk program yang diberikan ini dapat meringankan hingga membuat kesadaran para wajib pajak untuk terus patuh kedepannya.

"Jadi kalau dendanya sudah kita ringankan masyarakat mungkin yang sebelumnya malas untuk berikutnya jadi patuh dan terus lancar bayar pajak. Karena kebijakan dan segala program yang kita berikan ini masyarakat jadi sadar dan mau bayar dan patuh," tegasnga.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved