Breaking News:

Berita Belitung

Sidang Lanjutan Perkara Koorporasi Reklamasi Ilegal, Pengacara PT BMMI Minta Batalkan Tuntutan JPU

Sidang lanjutan perkara koorporasi dugaan reklamasi ilegal atas terdakwa PT Belitung Mandiri Mulia Indah (BMMI) yang diwakili Direktur Utama

Penulis: Dede Suhendar | Editor: nurhayati
Posbelitung.co/Dede Suhendar
Suasana persidangan koorporasi perkara reklamasi ilegal di PN Tanjungpandan, Kamis (17/6/2021) 

POSBELITUNG.CO , BELITUNG -- Sidang lanjutan perkara koorporasi dugaan reklamasi ilegal atas terdakwa PT Belitung Mandiri Mulia Indah (BMMI) yang diwakili Direktur Utama Bestiandy Rhusianto kembali digelar majelis PN Tanjungpandan, Kamis (17/6/2021).

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Himelda Sidabalok itu, penasehat hukum terdakwa Suhadi membacakan pleidoi atas tuntutan JPU Kejari Belitung.

Dalam pembelaannya, Suhadi meminta majelis hakim membatalkan tuntutan JPU dengan beberapa poin pertimbangan.

Menurutnya pasal yang dikenakan terhadap kliennya tidak tepat, sebab dalam kegiatan reklamasi tersebut, dirinya mengklaim perusahaan selaku manajemen Hotel Bahamas memiliki izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemkab Belitung.

Apalagi, Kawasan Tanjungpandan khususnya Desa Air Saga merupakan lokasi yang masuk sebagai tempat wisata.

Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi saat persidangan, di lokasi tersebut tidak ada hutan mangrove.

"Jika dalam hal ini kita dinyatakan bersalah, maka hukumannya adalah administrasi. Bukan ke pidana atau denda," kata Suhadi.

Selain itu selama persidangan, lanjutnya, JPU salah menyebut identitas orang dalam hal jabatan.

Salah satunya, pada saat persidangan jaksa selalu menyebut Bestiandy Rhusianto sebagai general manager, padahal jabatan Direktur Utama PT BMMI.

Oleh karena dalam pleidoinya Suhadi meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan tuntutan dari jaksa.

"Selain itu kami juga meminta kepala majelis hakim untuk membebaskan Bestiandy Rhusianto dari tuntutan jaksa, serta membebankan biaya perkara kepada negara," ungkap Suhadi.

Sebelumnya, JPU Kejaksaan Negeri Belitung menuntut PT BMMI denda Rp 1,2 miliar karena dianggap perusahaan tersebut terbukti bersalah melanggar undang-undang lingkungan hidup melakukan reklamasi tanpa izin.

Dalam tuntutannya, JPU menilai terdakwa melanggar Pasal 109 joncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, JPU Kejari Belitung Tri Agung Wibowo meminta waktu dua pekan kepada majelis hakim untuk menanggapi pleidoi terdakwa.

(Posbelitung.co/Dede Suhendar)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved