Breaking News:

Pemkot Pangkalpinang Optimalkan Program Pendekar Untuk Tangani Pajak Bumi Bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) menghasilkan piutang paling besar di Kota Pangkalpinang.

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: Fitriadi
Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, Budiyanto 

POSBELITUNG.CO, BANGKA -- Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, Budiyanto menyebut, bukan hanya pajak bumi dan bangunan (PBB) saja yang menghasilkan piutang pertahun.

Sektor pajak lainnya juga menghasilkan piutang, hanya saja PBB memang yang paling besar di Pemkot Pangkalpinang.

"Sektor pajak yang lainnya juga menghasilkan piutang seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak lainnya, hanya saja memang PBB penyumbang piutang tak tertagih paling besar di Pemkot Pangkalpinang pertahunnya," ungkap Budi kepada Bangkapos.com, Senin (14/6/2021).

Menurut Budi, pihaknya masih akan memilih dari sektor mana penyumbang piutang PBB tersebut.

"Yang kita tahu semua masyarakat dari kalangan mana atau sektor bangunan apa masih akan kita pilah terlebih dulu, apakah perumahan ada atau gedung lainnya itu masih kita data berapa," sebutnya.

Begitu juga pajak lainnya, Budi menyebut untuk pajak lainnya tak begitu banyak jumlah piutang yang dihasilkan.

"Untuk piutang tak tertagih PBB sebesar 38,11 persen jumlah ini bukan besar lagi tapi sangat besar makanya kita kejar terus agar realisasinya tercapai," sebutnya.

Dia berharap semua OPD hingga camat dan lurah di Kota Pangkalpinang dapat lebih maksimal dan berperan aktif semua dalam meningkatkan realisasi PBB.

"Karena camat dan lurah ini ujung tombak PBB makanya kita harapkan semunya maksimal dengan kondisi yang seperti ini kita membutuhkan dana lebih untuk pelaksanaan pembangunan, dan PBB ini merupakan suatu kewajiban kita semunya," jelasnya.

Menurut Budi, sejak hadirnya program Pejuang Pendapatan Asli Daerah (Pendekar) banyak para wajib pajak yang sudah menunggak bertahun-tahun akhirnya melunaskan pajaknya.

"Jadi sejak adanya Pendekar memang sampai saat ini sudah banyak para wajib pajak kita yang melunaskan tunggakannya, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun akhirnya dilunaskan. Intinya kita tangani semua jenis pajak, hanya saja kita fokus pada PBB dulu, kita optimalkan dengan program Pendeka ini," ungkap Budi..

Dia berharap, tahun ini dengan adanya program pejuang pendapatan asli daerah (Pendekar) lalu FGD dengan para Camat dan Lurah, target PBB dari SPPT yang diterbitkan dapat tercapai.

"Kita optimis tahun ini kita kejar piutangnya, bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang yang Alhamdulillah saat ini sudah banyak terbukti berhasil nanti akan kita evaluasi benar efektif kah atau seperti apa nanti," ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang sejak 4-10 Juni 2021 memang menghapuskan sanksi administrasi (denda) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Jadi yang selama ini para wajib pajak mungkin keberatan dengan dendanya akan kita beri keringanan tergantung pajaknya nanti. Intinya ini berlaku untuk semua pajak tapi kita fokuskan dipajak PBB dulu untuk menaikkan PAD kita karena targetnya PBB lumayan besar," jelas Budi. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved