Breaking News:

Berita Belitung Timur

Pemda Belitung Timur Fasilitasi Bantuan Hukum Gratis ke Masyarakat Miskin

Pemerintah Belitung Timur (Beltim) memfasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendampingan hukum secara gratis.

Penulis: Bryan Bimantoro | Editor: Fery Laskari
posbelitung.co
Kabag Hukum Setda Beltim Suharman saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (18/6/2021). (Posbelitung.co/BryanBimantoro) 

POSBELITUNG.CO , BELITUNG - Pemerintah Belitung Timur (Beltim) memfasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendampingan hukum secara gratis. Layanan ini tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan bantuan hukum.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Belitung Timur, Suharman mengatakan sampai saat ini sudah ada lima kasus yang ditangani lewat bantuan hukum dari pemerintah ini. Ia mengatakan kasus tersebut didominasi oleh kasus hubungan industrial namun juga ada yang kasus pidana.

"Terakhir menangani kasus sekitar 2018 atau 2019. Karena mungkin masih banyak yang belum tahu tentang layanan hukum gratis ini atau karena alasan lainnya," kata Suharman ditemui belum lama ini.

Untuk menyosialisasikan kembali layanan ini, pemda sudah menggandeng dua Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yaitu LBH Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) dan LBH Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (KUBI) yang memiliki cabang di Belitung Timur.

Suharman bilang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan fasilitas bantuan hukum gratis ini sesuai dengan Perda 9/2014, satu di antaranya ialah harus merupakan warga Belitung Timur dibuktikan dengan KTP.

"Kemudian harus melampirkan surat keterangan tidak mampu oleh desa dengan diketahui Dinas Sosial karena data kemiskinan itu ada di Dinsos," kata Suharman.

Disebutkan pula, pembiayaan para legal maupun advokat yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sepenuhnya ditanggung Pemerintah daerah sampai putusan inkrah.

"Kalau ditanya actionnya, muaranya adalah ada kesepakatan terlebih dahulu dengan lembaga bantuan hukum. Ukuran waktunya tidak dapat ditentukan karena menunggu ada orang tidak mampu yang bermasalah dengan hukum. Kegiatan ini seperti mencadangkan atau mengantisipasi masyarakat yang bermasalah dengan hukum," jelasnya.

Suharman menyatakan besaran biaya operasional sudah fiks ditentukan Permenkumham. Ini pula yang menjadi dasar Pemda menganggarkan satu tahun dalam proyeksi untuk beberapa permasalahan hukum.

"Jika anggaran sudah habis karena banyak yang meminta bantuan hukum maka kita bisa memakai bantuan hukum dengan anggaran provinsi. Kalaupun tidak ada, bisa mendapatkan bantuan hukum yang dianggarkan Kanwil Kemenkumham. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran cukup tersedia. Jadi ada kolaborasi anggaran, antara kabupaten, provinsi dan Kanwil," kata Suharman. (Posbelitung.co/BryanBimantoro)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved