Breaking News:

Berita Belitung

LPPOM MUI Bangka Belitung Subsidi Pelaku UMK Urus Sertifikasi Halal

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memberikan program fasilitasi

Penulis: Adelina Nurmalitasari | Editor: nurhayati
Dok/LPPOM MUI
Penyerahan ketetapan halal kepada BPJPH via daring, Selasa (22/6/2021). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memberikan program fasilitasi bagi para pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal.

Seperti halnya yang dilakukan Kantor Perwakilan LPPOM MUI Belitung yang memberikan subsidi bagi kepengurusan sertifikat halal baru maupun perpanjangan.

Menurut Kepala Kantor Perwakilan LPPOM MUI Belitung Istanty program subsidi yang diberikan bisa lebih dari 20 persen dari biaya pengurusan normal. Subsidi itu diberikan pada momen tertentu.

"Ditingkat provinsi, LPPOM MUI misalnya ada Program Berkah Ramadan yakni pemberian subsidi yang pendaftarannya diperpanjang sampai akhir Juni," kata Istanty kepada Posbelitung.co, Selasa (22/06/2021).

Pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang mau mendaftar produknya bisa mengikuti prosedur pendaftaran ke Kantor Perwakilan LPPOM MUI Babel. Selanjutnya nanti akan ada seleksi agar mendapat subsidi ini.

Direktur Eksekutif LPPOM MUI Muti Arintawati menjelaskan, bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,1 juta. UMKM tidak bisa dipandang sebelah mata, selain karena jumlahnya besar tapi juga kemampuan menghadapi krisis ekonomi sudah terbukti.

Dukungan UMKM dibutuhkan agar produk yang dihasilkan bisa memenuhi persyaratan regulasi dan diterima pasar.

"Buat diterima oleh konsumen Muslim adanya sertifikat halal yang menjadi bukti bahwa produk yang dihasilkan halal dan toyib," ucap Muti saat webinar halal yang dilakukan via daring.

Berdasarkan pengalaman LPPOM MUI lebih dari 32 tahun memberikan pelayanan sertifikasi halal, pada umumnya kesulitan yang dihadapi UMK di antaranya kurnag pengetahuan tentang sertifikat halal, terbatasnya informasi, dan masih sulitnya mendapatkan produk turunan yang sudah bersertifikat halal dipasaran. Juga berkaitan dengan biaya pengurusan.

"Dengan adanya UU terkait jaminan produk halal menjadi momentum bahwa segala kendala yang dihadapi usaha UMKM dapat tertanggulangi," ungkap Muti.

LPPOM MUI juga mewujudkan kepedulian terhadap peningkatan daya saing produk dan menambah nilai produk UMK dalam kegiatan Festival Syawal 1442 H yang telah diselenggarakan.

Potensi pelaku UMK dalam mendapat sertifikasi jaminan produk halal telah menjadi perhatian penting pemerintah.

"Pada 2020 dalam waktu terbatas, akhir tahun kami harus memfasilitasi UMK. Alhamdulillah dengan sinergi yang bagus dan produktif dalam waktu 1,5 bulan sejumlah 3.251 UMK dapat terfasilitasi dan bisa dikeluarkan sertifikat halal," ujar Plt Kepala BPJPH Mastuki.

Di 2021, di Kementeran Agama Republik Indonesia juga menganggarkan fasilitasi serupa bagi UMK. Namun berupa dua pelaksanaan yang direncanakan yakni sertifikasi reguler dan self declare.

Menurutnya, berdasarkan amanat peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 dimana UMK yang telah memenuhi standar BPJPH dapat melakukan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha atau self declare. Menjadi penting sebagai percepatan pelaksanaan sertifikasi halal yang menggunakan pernyataan pelaku usaha.(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved