Breaking News:

Jika Indonesia Lockdown Biayanya Sekitar Rp18,7 Triliun Per Hari, Begini Perhitungannya

Namun, saat awal Pandemi Covid-19, Jokowi pernah mengungkap jumlah anggaran yang diperlukan apabila lockdown diterapkan.

Editor: Edi Yusmanto
Stockphoto
ilustrasi foto 

POSBELITUNG.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk tidak menerapkan pembatasan aktivitas berskala besar atau lockdown dalam mengatasi meningkatnya kasus Covid-19 akhir-akhir ini.

Menurut Jokowi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM Mikro) masih merupakan keputusan yang paling tepat dalam menangani Covid-19.

Hal ini karena PPKM Mikro tidak mematikan ekonomi rakyat.

"Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan Covid-19, karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," kata Jokowi dalam video pernyataannya yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Kabinet, Rabu (23/6/2021).

Dikatakan Jokowi, PPKM Mikro belum efektif menekan kasus Covid-19 karena pelaksanaannya masih belum menyeluruh di beberapa daerah.

Jokowi pun meminta kepada setiap kepala daerah untuk memperkuat PPKM Mikro dan posko Covid-19 pada masing-masing wilayah.

"Saya minta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk meneguhkan komitmennya untuk mempertajam penerapan PPKM Mikro," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan lockdown tidak dipilih oleh pemerintah karena biayanya yang mahal.

"Kita hargai pandangan orang (yang mengusulkan) lockdown, tapi virusnya masih di situ."

"Kita lockdown sekarang, nanti penularan berikutnya, seterusnya. Cost-nya sangat mahal sekali," kata Iskandar dalam sebuah diskusi virtual di Jakarta, Rabu, sebagaimana diberitakan Kompas.com.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved