Perjalanan Udara Termasuk Rute Internasional Masih Beroperasi saat PPKM Darurat, Ini Alasannya

Mahendra berujar sampai saat ini peraturan yang terkait perjalanan internasional akan diselaraskan dengan peraturan di PPKM Darurat.

Penulis: tidakada008 | Editor: Jaryanto
ISTIMEWA via KompasTV
Sebanyak 20 TKA China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/7/2021) malam. 

Perjalanan Udara Termasuk Rute Internasional Masih Beroperasi saat PPKM Darurat, Ini Alasannya

POSBELITUNG.CO - Pemerintah hingga saat ini belum mengeluarkan aturan menutup total perjalanan udara, terutama perjalanan internasional.

Kondisi ini memunculkan desakan agar pemerintah menindaklanjutinya guna mencegah kasus impor selama PPKM Darurat.

Menanggapi desakan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar angkat suara pada konferensi pers hari Minggu (4/7/2021).

Baca juga: Sekwan: Tidak Ada Perjalanan Dinas Anggota Dewan Belitung ke Wilayah PPKM  

Menurutnya, pemerintah lewat Satgas Penanganan Covid-19 resmi mengeluarkan tambahan aturan Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 pada Minggu (5/7/2021).

Itu tertuang dalam addendum Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021.

Mahendra berujar sampai saat ini peraturan yang terkait perjalanan internasional akan diselaraskan dengan peraturan di PPKM Darurat.

"Jadi selama dalam konteks PPKM Darurat belum ada pembatasan atau pelarangan untuk mobilitas melalui udara, maka sampai saat ini perjalanan internasional masih dilakukan tapi dengan pembatasan yang sangat ketat," kata Wamenlu RI. 

Baca juga: Video - Viral Warga Berebut Beli Susu Beruang Setelah Penerapan PPKM Darurat

Ia berujar addendum SE ini memperketat syarat perjalanan internasional agar bisa mencegah kasus impor.

Pada addendum terkait aturan Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 dijelaskan bahwa pada saat kedatangan dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan Internasional dan diwajibkan menjalani karantina selama 8x24 jam.

Bagi WNI yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar, mahasiswa, atau Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, Dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional dengan biaya ditanggung olah pemerintah.

Baca juga: Presiden Jokowi Setuju PPKM Darurat Covid-19 Berlaku 3-20 Juli, Begini Aturan Lengkapnya

Sedangkan, bagi WNI di luar kriteria sebagaimana dimaksud dan bagi WNA, termasuk diplomat asing, diluar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dangan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.

Kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 8x24 jam.

Pada hari ke-7 karantina, bagi WNI dan WNA akan dilakukan tes RT-PCR kedua.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved