Breaking News:

Berita Belitung Timur

Semester I Baru Terima Rp399 Juta dari Target Rp2,5 Miliar Pajak Bumi Bangunan di Belitung Timur  

Hingga Juni 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Belitung Timur baru menerima realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesa

Penulis: Bryan Bimantoro | Editor: Fery Laskari
Kompas.com
Ilustrasi 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Hingga Juni 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Belitung Timur baru menerima realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 399.107.301, target tahun 2021 ini yaitu Rp2,5 miliar.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak BPKPD Belitung Timur (Beltim), Maryono saat ditemui di Manggar, Selasa (13/7/2021).

“Sampai saat ini baru masuk segitu atau sekitar 15,96 persen. Kebiasaan masyarakat dalam melunasi PBB ini adalah pada akhir tahun atau mendekati jatuh tempo," kata Maryono.

Dia mengatakan capaian pajak segini menurutnya disebabkan salah satunya karena ada desa yang telat menyampaikan SPPT kepada masyarakat. Selain itu juga banyak masyarakat yang belum paham bahwa pembayaran tidak harus menunggu SPPT.

"Ini kan mereka menunggu SPPT itu baru bayar. Padahal kalau mereka pas jalan-jalan ketemu pos yang di desa masing-masing kan ada, bisa bayar langsung,” tambahnya.

Namun begitu, Maryono optimis bisa memenuhi target penerimaan pajak sampai akhir tahun nanti. Dia yakin karena pada tahun sebelumnya penerimaan pajak melebihi target penerimaan yaitu sebesar 103,19 persen. Tahun 2020, target penerimaan PBB juga sebesar Rp2,5 miliar namun karena ada perubahan turun menjadi Rp 2,3 miliar.

"Realisasinya hingga akhir tahun yaitu Rp2,45 miliar sehingga bisa dikatakan overtarget," kata Maryono.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak menunggu akhir tahun ketika ingin membayar pajak. Hal itu supaya cepat masuk ke kas daerah. Maryono menjelaskan PBB hanya salah satu dari 11 jenis penerimaan pajak daerah. Pajak mineral bukan logam dan batuan masih menjadi penyumbang pajak terbesar.

Dia menambahkan, selain masyarakat wacana peningkatan penerimaan PBB dengan kewajiban pelunasan setiap tahun dapat diterapkan di kalangan ASN. Hal tersebut sudah pernah dipaparkan dalam rapat Tim Pajak Daerah beberapa waktu lalu.

"Itu sampai saat sekarang belum dilakukan tetapi tidak menutup kemungkinan dan wajar saja. Bukan hanya masyarakat tapi aparatur juga demikian. Ingin naik pangkat atau promosi bisa dilihat bagaimana PBB-nya. Ini sudah disampaikan dalam rapat tim pajak daerah," jelas Maryono. (Posbelitung.co/BryanBimantoro)
 

--

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved