Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Soal Pandangan Umum Fraksi Terhadap Tiga Raperda, Begini Tanggapan Wali Kota Pangkalpinang

Pandangan umum fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pangkalpinang pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun 2021

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: Fery Laskari
Bangkapos.com/Dok
Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil 

POSBELITUNG.CO , BANGKA -- Pandangan umum fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pangkalpinang pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun 2021, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Pangkalpinang, ditanggapi oleh Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen).

Sebagaimana telah kita ketahui bersama pada Tanggal 12 Juli 2021 lalu telah dilaksanakan Agenda Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan II Tahun 2021 DPRD Pangkalpinang. Ketika itu di acara paripurna tersebut, Wali Kota Pangkalpinang telah menyampaikan penjelasan terhadap Raperda, yang diajukan oleh eksekutif kepada legislatif, yang terdiri atas:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Penertiban Perkuburan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Adapun masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umum, adalah pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Kata Molen, pada prinsipnya Pemerintah Kota Pangkalpinang menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif atas tiga raperda yang telah diajukan.

Molen menjawab terkait pertanyaan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, soal pengajuan Raperda tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Molen menyebut sejauh ini, sumber daya manusia yang mengelola teknologi komunikasi dan informasi di setiap OPD cukup memadai, karena hampir di semua OPD mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan informasi teknologi (IT) ataupun yang menguasai IT sehingga mampu untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi.

"Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sudah memiliki infrastruktur berupa pusat data yang cukup untuk digunakan tiga sampai dengan empat tahun kedepan guna menampung data dan informasi secara elektronik," ujar Molen, Rabu (21/7/2021.

Halaman
12
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved