Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Politisi Golkar Ini Minta Pemprov Babel Bantu Daerah Berstatus PPKM Lewvel 3-4

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, H. Marsidi H. Satar, SH angkat bicara terkait PPKM di Provinsi Babel.

Penulis: Riki Pratama | Editor: Eltjandring
IST/Golkar Babel
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H. Marsidi H. Satar. 

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H. Marsidi H. Satar, SH angkat bicara terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Babel.

Diketahui, tingkat penularan Covid-19 di Babel sudah masuk dalam zona merah sehingga beberapa daerah seperti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung, Belitung Timur, Bangka, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Barat telah menerapkan PPKM Level III-IV pada Senin 26 Juli 2021.

Menurut Marsidi pemerintah daerah harus berperan aktif dalam penanganan Covid-19 dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi begini penerapan PPKM ini sudah kita setujui dalam mengatasi pandemi Covid-19. namun kita simalakama juga karena berdampak pada sosial ekonomi masyarakat," ungkap Marsidi, dalam rilis yang diterina Bangkapos.com, Rabu (28/7/2021) di DPRD Babel.

Selain itu, kata politisi Partai Golkar ini penerapan PPKM untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, di sisi lain dampaknya sangat luar biasa pada masyarakat prasejahtera atau ekonomi menengah kebawah yang penghasilannya akan berkurang.

"Contoh saja jika warga kita yang pekerjaannya dan penghasilannya hanya untuk kehidupan mereka di hari itu saja, dengan penerapan PPKM ini akan membatasi kinerja mereka dan mengurangi penghasilan mata pencaharian mereka juga, sehingga kebutuhan pokok sehari-hari harus dipenuhi. Maka ini adalah tugas pemerintah daerah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal tersebut," jelasnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bangka Selatan ini menegaskan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Babel harus ikut andil membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menyiapkan anggaran untuk penanganan penerapan PPKM.

"Wajib lah kiranya pemerintah provinsi membantu pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 di masa PPKM Level 3-4 ini. Dan kita juga minta menyiapkan anggaran, misalnya merefocusing anggaran atau menggeser anggaran ke skala prioritas ini, jadi program yang tidak proritas bisa tunda dulu," pintanya.

Marsidi berharap pihak pemerintah provinsi punya peran aktif dalam partisipasi menggerakkan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19, dan tidak ada kasus pembiaran terhadap pasien Covid-19.

"Kita juga berharap pemerintah provinsi ikut serta membantu pemerintah daerah khususnya warga kita yang merasa kekurangan, misalnya kebutuhan pokok. Apalagi warga kelas menengah kebawah harus diperhatikan sekali, jangan sampai ada pembiaran kepada pasien Covid-19 dari keluarga tersebut," tukasnya.

Halaman
12
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved