Pilpres 2024

Pemilu Akan Dimundurkan ke 2027, Politisi Golkar Akui Baru Wacana Tapi Butuh Amandemen UUD 1945

Wacana pemilu 2024 akan dimundurkan jadi 2027 mulai berhembus, tapi kata Ketua Komisi II DPR ini wacananya untuk pilkada saja

Editor: Hendra
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Ketua Komisi II DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia ditemui di Kantor DPP Golkar, Kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (5/8/2021). 

POSBELITUNG.CO, JAKARTA -  Kabar pemilu 2024 akan dimundurkan hingga 2027 mencuat ke publik.

Dengan dimundurkannya pemilu hingga 2027, masa jabatan Presiden akan lebih panjang lagi.

Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengakui mulai berhembus wacana soal Pemilu dimundurkan ke tahun 2027.

Lebih lanjut, dia memahami memang ada wacana Pemilu dimundurkan dari waktu yang sudah ditetapkan.

Akan tetapi kata Doli wacana tersebut hanya untuk Pilkada saja, bukan Pilpres dan Pileg.

Baca juga: Presiden Bisa Saja Menjabat Tiga Periode, Kata Zulkifli Hasan Bisa Tapi Ubah Dulu Konstitusinya

"Jadi wacana tahun itu 2027 itu Pilkadanya bukan (Pemilu) nasional. Sekarang kemudian ada sebagaian masyarakat yang mencoba mewacanakan itu lagi, tetapi di balik, Pilkadanya di 2024, Pemilu nasionalnya di 2027," pungkasnya.

Di Partai Golkar sendiri kata Doli belum pernah memunculkan wacana memundurkan Pemilu 2024 ke tahun 2027.

Menurutnya, untuk memundurkan pagelaran lima tahunan itu, butuh amandemen terhadap UUD 1945.

"Saya selalu mengatakan amandemen UU 1945 membutuhkan energi dan konsolidasi yang besar, harus melibatkan semua stakeholder bukan hanya institusi negara bukan institusi politik, tetapi juga harus aspirasi dan kepentingan masyarakat," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Dia memahami bahwa dalam waktu belakangan, berembus wacana soal Pemilu dimundurkan sehingga otomatis masa jabatan diperpanjang.

"Saya kira memang itu masih dalam proses yang sangat panjang, karena kalau kita mau melaksanakan pengunduran Pemilu ini kan harus melalui mekanisme konstitusi yang tepat," tambahnya.

Baca juga: Jabatan Presiden Berpotensi Jadi 3 Periode, Waketum PKB Ajak Politisi Kumpul Carikan Solusinya

Ketua Komisi II itu mengatakan pihaknya bersama stakeholders terkait, di antaranya Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP kembali kepada UU eksisting.

"Kita sudah bentuk tim kerja antara Komisi II, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP sudah menetapkan dalam tim kerja itu bahwa Pemilu legislatif dan presiden itu tanggal 21 Februari 2024 dan Pilkada serentak itu 27 November 2024," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemilu Mundur ke 2027: Harus Amandemen UU 1945 dan Itu Butuh Energi Besar

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved