Syarat Penerbangan Dari dan ke Jawa Termasuk Jakarta Bisa Menggunakan Antigen, Ini Ketentuannya

POSBELITUNG.CO - Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) , Level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali hingga 30 Agustus mendatang, membawa dampak perubahan terhadap syarat ketentuan perjalanan domestik dari dan ke Pulau Jawa dan Bali.

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo telah mengumumkan perpanjangan PPKM, mulai 24 sampai 6 September 2021 untuk di luar Jawa dan Bali. Lalu di Jawa dan Bali mulai 24 Agustus sampai 30 Agustus 2021.

Penatapan perpanjangan PPKM di luar Jawa dan Bali, maupun di Jawa dan Bali, diatur dalam intruksi menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2021, terkait PPKM Level 3 hingga 1 di luar Jawa dan Bali. Lalu intruksi menteri dalam negeri nomor 36 tahun 2021 penetapan PPKM Level 4 di luar Jawa dan Bali

Sedangkan intruksi menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2021 terkait penetapan PPKM Level 4 hingga 1 di Jawa dan Bali.

Dari perpajangan PPKM di Jawa dan Bali kali ini mempengaruhi terhadap syarat untuk pelaku perjalanan domestik dari dan menuju Jawa dan Bali.

Syarat Perjalanan Domestik Level 4

Seperti tertuang dalam intruksi menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2021, untuk daerah yang berada di Level 4, ketentuan perjalanan domestik diatur pada point keempat, huruf o disebutkan; pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)

2) menunjukkan PCR H -2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut

3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar dari Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek

4) untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan

5) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin

Baca juga: Perpanjangan PPKM Hingga 6 September, Bangka Bertahan Level 4, Ini Daftar Daerah Yang Turun Level

Baca juga: Ini Status Kabupaten Belitung Setelah PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang Dua Pekan

Baca juga: PPKM Diperpanjang Lagi, Makan Berduaan Satu Meja Dibolehkan, Ini Daerah Level 4 Turun ke Level 3

Syarat Perjalanan Domestik Level 3

Sedangkan untuk daerah Level 3 diatur pada poin ke lima huruf n disebutkan pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus ;

1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)

2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut

3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar dari Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek

4) untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan

5) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

Syarat Perjalanan Domestik Level 2

Lalu untuk daerah Level 2 diatur pada point ke enam huruf n yakni pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)

2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut

3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek

4) untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan

5) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin

Tiga Instruksi Mendagri

Mendagri telah menerbitkan 3 Instruksi Mendagri.

Ketiga Instruksi tersebut meliputi Instruksi Mendagri Nomor 35 tahun 2021 tentang PPKM Level 4, PPKM level 3 dan PPKM Level 2 di Wilayah Jawa dan Bali.

Selanjutnya adalah Instruksi Mendagri Nomor 36 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua.

Dan terakhir adalah Instruksi Mendagri Nomor 37 tahun 2021 tentang PPKM Level 3 dan PPKM level 2 dan PPKM Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Virus Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Virus Covid-19.

Senada juga dengan yang disampaikan Presiden Jokowi, ketiga Instruksi Mendagri tersebut berlaku efektif mulai 24 Agustus 2021 hingga 6 September 2021.

Dari ketiga Instruksi mendagri ini, diektahui bahwa seluruh wilayah DKI Jakarta berada di zona PPKM level 3, sementara sebaliknya, seluruh kabupaten Kota di DIY berada di Zona PPKM level 4. 

Berikut Rangkuman Daerah Lengkap dengan Kriteria Penerapan PPKM Level 2 hingga PPKM Level 4:

PPKM Level 4 di Jawa Bali

1. Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kota Cirebon

2. Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Karanganyar

3. Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul,

4. Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kota Probolinggo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Lumajang

5. Provinsi Bali
Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar.

PPKM Level 4 di Luar Jawa Bali
1. Provinsi Aceh
Kota Banda Aceh

2. Provinsi Sumatera Utara
Kota Medan
Kota Pematangsiantar

3. Provinsi Sumatera Barat
Kota Padang

4. Provinsi Riau
Kota Pekanbaru

5. Provinsi Jambi
Kabupaten Batanghari
Kota Jambi

6. Provinsi Sumatera Selatan
Kota Palembang

7. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kabupaten Bangka

8. Provinsi Lampung
Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pringsewu

9. Provinsi Kalimantan Selatan
Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut;

10. Provinsi Kalimantan Tengah
Kota Palangkaraya

11. Provinsi Kalimantan Timur
Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser

12. Provinsi Kalimantan Utara
Kota Tarakan

13. Provinsi Sulawesi Selatan
Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur

14. Provinsi Sulawesi Tengah
Kota Palu, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso

15. Provinsi Sulawesi Utara
Kota Manado dan Kabupaten Minahasa

16. Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Timur

17. Provinsi Papua
Kota Jayapura.

PPKM Level 3 di Luar Jawa dan Bali

1. Provinsi Gubernur Aceh
Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Subulussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Simeulue;

2. Provinsi Sumatera Utara
Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Utara;

3. Provinsi Sumatera Barat
KotaBukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar;

4. Provinsi Riau
Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Siak;

5. Provinsi Kepulauan Riau
Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, dan Kota Batam;

6. Provinsi Jambi
Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo;

7. Provinsi Sumatera Selatan
Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

8. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Selatan;

9. Provinsi Bengkulu
Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko Muko, dan Kabupaten Rejang Lebong;

10. Provinsi Lampung
Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Bawang Barat, dan Kabupaten Way Kanan;

11. Provinsi Kalimantan Barat
Kota Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang;

12. Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Tapin;

13. Provinsi Kalimantan Tengah
Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Sukamara;

14. Provinsi Kalimantan Timur
Kabupaten Berau, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kabupaten Penajam Paser Utara;

15. Provinsi Kalimantan Utara
Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung;

16. Provinsi Sulawesi Selatan
Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kota Palopo, Kota Pare Pare, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Wajo;

17. Provinsi Sulawesi Barat
Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Polewali Mandar;

18. Provinsi Sulawesi Tengah
Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong;

19. Provinsi Sulawesi Tenggara
Kabupaten Kota Kendari, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kota Bau Bau, dan Kabupaten Muna Barat;

20. Provinsi Gorontalo
Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pahuwato;

21. Provinsi Sulawesi Utara
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Sitaro;

22. Provinsi Maluku
Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara;

23. Provinsi Maluku Utara
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu;

24. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat;

25. Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara;

26. Provinsi Papua
Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Yahukimo;

27. Provinsi Papua Barat
Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana, Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

PPKM Level 3 di Jawa dan Bali

1. DKI Jakarta
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat,

2. Provinsi Banten
Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang; Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang,

3. Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang, Kota Tasikmalaya, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;

4. Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Temanggung.

5. Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Nganjuk, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan.

PPKM Level 2 di Seluruh Indonesia

1. Provinsi Aceh
Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Timur;

2. Provinsi Sumatera Utara
Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Tapanuli Selatan;

3. Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pasaman;

4. Provinsi Jambi
Kabupaten Sarolangun;

5. Provinsi Sumatera Selatan
Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

6. Provinsi Bengkulu
Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma;

7. Provinsi Sulawesi Selatan
Kabupaten Bone

8. Provinsi Sulawesi Tenggara
Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi;

9. Provinsi Sulawesi Utara
Kabupaten Kepulauan Talaud;

10. Provinsi Maluku
Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku
Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur;

11. Provinsi Maluku Utara
Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula;

12. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kabupaten Dompu;

13. Provinsi Papua
Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yalimo;

14. Provinsi Papua Barat
Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

15. Provinsi Banten
Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak

16. Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut;

17. Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara

18. Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan