Breaking News:

APBD Perubahan 2021 Pangkalpinang Sebesar Rp916,94 Miliar, Molen Optimis Sesuai Rencana

Di dalam postur keuangan APBD 2021, Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan setelah perubahan KUA dan PPAS.

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: Alza
Ist/Humas Pemkot Pangkalpinang Iwan
Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil atau Molen mengaku optimis Pemkot Pangkalpinang mampu mencapai target pendapatan daerah 2021.

Di dalam postur keuangan APBD 2021, Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan setelah perubahan KUA dan PPAS.

Semula dianggarkan sebesar Rp890,70 miliar, berubah menjadi Rp916,94 miliar atau bertambah sebesar Rp26,24 miliar.

Pendapatan Daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah semula ditargetkan sebesar Rp137,42 miliar, berubah menjadi sebesar Rp142,40 miliar, bertambah sebesar 4,98 miliar.

"Ini memerlukan komitmen dan kerja keras bersama," kata Molen.

Sementara, Wakil Wali Kota Pangkalpinang Muhammad Sopian menghadiri rapat paripurna kedua puluh empat masa persidangan ketiga tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang dalam agenda penyampaian rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kotta Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021, diruang rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Kamis (12/8/2021).

Kata Sopian dalam sambutannya, rancangan perubahan kebijakan umum APBD dilakukan karena adanya penyesuaian akibat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan beberapa hal yang telah di persyaratkan dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan perkembangan pelaksanaan anggaran daerah dalam tahun anggaran berjalan.

"Kebijakan-kebijakan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, lebih bersifat penyelarasan anggaran program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan kebijakan umum APBD 2021. Pandemi Covid-19 telah menjadi bencana kesehatan berimbas pada semua lini dan kemanusiaan yang kehidupan manusia, berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi Covid-19 telah meluas ke masalah sosial, masalah ekonomi, bahkan ke sektor keuangan yang salah satunya menurunnya pendapatan daerah," kata Sopian.

Menurutnya,  Dalam hal ini Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, yang merubah alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kota Pangkalpinang berkurang sebesar Rp14 miliar.

Penggunaan Dana Transfer Pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan paling sedikit sebesar 25 persen untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah. Dana refocusing dan realokasi paling sedikit 8 persen dari dari DAU untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi covid-19, dan insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Halaman
123
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved