Breaking News:

Ini 3 Raperda yang Disampaikan Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil ke DPRD

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada legislatif yakni DPRD Kota Pangkalpinang.

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: Fitriadi
Istimewa/Humas Pemkot Pangkalpinang
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada legislatif yakni DPRD Kota Pangkalpinang dalam  rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan I Tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang di ruang rapat parilurna Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (4/10/2021).

Adapun tiga Raperda Kota Pangkalpinang yang disampaikan yakni:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Terkait dengan penyampaian Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041, Molen sapaan Maulan Aklil menyebut, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 ditinjau kembali satukali dalam lima tahun.

"Dengan demikian, Tahun 2017 merupakan masa periodik lima tahun pertama untuk dilakukan peninjauan kembali (PK) atau review RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan agar kualitas RTRW tetap terjaga," ujar Molen.

Menurutnya, untuk menjamin bahwa PK dan Revisi RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 telah memperhatikan aspek lingkungan hidup, maka telah dilakukan pula penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan berpedoman pada undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

"Dengan disusunnya kembali raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041, maka nantinya setelah raperda yang dibahas tersebut telah disahkan menjadi perda, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku," jelasnya.

Kata Molen, rencana tata ruang wilayah Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan RTR Kawasan Strategis Provinsi.

Halaman
12
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved