Virus Corona

Naik Pesawat Wajib PCR Dipertanyakan, Politisi Ini Nilai Keliru, Khawatir Dibaliknya ada Mafia

Padahal pesawat terbang alat transportasi paling aman, protokol kesehatannya ketat, bahkan pesawatnya dilengapan dengan HEPA

Editor: Hendra
dok Dinkes Kalbar
Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan rapid test antigen acak ke penumpang pesawat dari Jakarta di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Rapid test antigen acak ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona atau Covid-19 di Kalbar. 

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Masyarakat masih mempertanyakan aturan wajib PCR dari pemerintah untuk pelaku perjalanan.

Pasalnya, pelaku perjalanan juga telah dilakukan vaksin covid-19 agar dirinya tahan terhadap virus ini.

Kebijakan wajib PCR, sebagai syarat naik pesawat dipertanyakan oleh anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN Athari Gauthi Ardi.

Kini kebijakan ini berlaku di era PPKM dari 19 Oktober sampai 1 November berlaku hampir diseluruh penerbangan di Indonesia, Jawa-Bali.

Kebijakan baru ini mewajibkan kepada pelaku penerbangan domestik untuk menyertakan hasil pemeriksaan negative Covid-19 dengan skema PCR walaupun sudah mendapatkan vaksin dosis kedua.

"Saya rasa kebijakan ini mulai keliru, kenapa penumpang pesawat yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua harus PCR?," kata Athari kepada Tribunnews.com, Jumat (22/10/2021).

Menurut dia, pesawat terbang merupakan alat transportasi paling aman dan siap dibandingkan dengan yang lainnya dalam menghadapai Covid-19, karena sudah dilengkapi dengan HEPA (High Efficiency Particulate Air) dan pemberlakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat di bandara.

“Jika dibandingkan dengan alat transportasi seperti bus, kereta api dan lainnya, saya rasa pesawat adalah yang paling aman dan siap dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kita tau bahwa kabin pesawat terbang sudah dilengkapi dengan sistem penyaringan udara HEPA dan di bandara pun sudah diterapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat," ucap Athari.

Athari mengatakan kebijakan PCR bagi penumpang pesawat akan membebankan masyarakat dan berpotensi pada penurunan jumlah penumpang serta kerugian maskapai.

"Tentu kebijakan seperti ini akan berdampak pada masyarakat kita, ini akan memberatkan masyarakat dan juga menurunkan jumlah penumpang pesawat dan bisa-bisa maskapai terus merugi," ujar Athari.

Athari menyatakan menolak kebijakan PCR bagi penumpang pesawat rute domestic diberlakukan, walau sudah divaksin dua kali.

“Jujur saja saya menolak untuk aturan ini diberlakukan, saya minta agar pemerintah merevisi kembali dengan mempertimbangkan banyak aspek,” ungkap Athari.

Lebih lanjut, Athari mengingatkan bahwa jangan sampai ada mafia yang bermain di balik kebijakan tersebut.

"Jangan sampai ada mafia yang bermain dalam kebijakan ini," pungkasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved