Breaking News:

Pengunjung Tempat Publik di Belitung Harus Tunjukkan Bukti Vaksin, Begini Respons Sejumlah Pihak

Per 26 Oktober 2021, pengunjung tempat publik seperti tempat wisata, tempat makan, juga swalayan, harus menunjukkan bukti vaksinasi Covid-19.

Penulis: Adelina Nurmalitasari | Editor: Novita
TRIBUNNEWS/GILANG PUTRANTO
Ilustrasi sertifikat vaksin Covid-19. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Per 26 Oktober 2021, pengunjung tempat publik seperti tempat wisata, tempat makan, juga swalayan, harus menunjukkan bukti vaksinasi Covid-19.

Bukti tersebut dapat berupa sertifikat vaksin atau aplikasi PeduliLindungi.

Jika tidak, maka tidak diperkenankan memasuki tempat-tempat itu.

Mengenai hal ini, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Belitung, Jovita Rama Christine, menyebut pihaknya menyetujui kebijakan tersebut.

Apalagi syarat bukti vaksin di ruang publik juga telah diberlakukan di berbagai tempat sebelum di Belitung.

"PHRI ke anggotanya juga sudah supaya menggunakan sistem barcode ke PeduliLindungi juga, sudah berjalan, memang belum semua tersedia. Cuma dari aturan ada kemudahan kalau belum tergabung di PeduliLindungi hanya menunjukkan sertifikat vaksin juga bisa," kata Jovita kepada posbelitung.co, Rabu (27/10/2021).

"Intinya kami support, mau tidak mau semua kebijakan pasti ada pro-kontra, tapi ini demi kesehatan dan keamanan. Apalagi Belitung sudah dibuka untuk turis yang mulai berdatangan, MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) skala kecil mulai berjalan," imbuh Jovita.

Pemberlakuan kebijakan ini, menurutnya, juga untuk melindungi masyarakat lokal, meski ada gejolak terkait hal tersebut.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani, menilai kebijakan tersebut memang bagus untuk mendukung percepatan vaksinasi Covid-19.

Tapi dari sisi pemilik usaha, hal tersebut akan menjadi dilema jika diterapkan terhadap semua konsumen.

"Ada pelanggan yang karena alasan kesehatan tidak memungkinkan untuk menerima vaksin, tapi harus ke supermarket misalnya, apakah mereka akan ditolak?" ucap pengusaha sekaligus politisi PDI-P tersebut.

Menurutnya ada banyak hal yang bisa ditempuh untuk mendorong percepatan vaksin.

Satu di antaranya partisipasi dari partai politik, terutama kader dan simpatisan yang didorong untuk mengikuti vaksinasi.

Apalagi, pada Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 disebutkan bahwa dana bantuan parpol bisa digunakan untuk kegiatan vaksinasi Covid-19. (Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved