Keterlibatan Luhut di Bisnis PCR Terbongkar, Ngaku Tak Ambil Untung, Ungkap Fakta Sebenarnya

"Pemberlakuan aturan PCR yang diberlakukan kemarin karena saya melihat adanya peningkatan risiko penularan akibat peningkatan mobilitas di Jawa, Bali dan penurunan disiplin protokol kesehatan," kata dia.

Dia bahkan mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

"Pun ketika kasus menurun awal September lalu, saya juga yang meminta agar penggunaan antigen dapat diterapkan pada beberapa moda transportasi yang sebelumnya menggunakan PCR sebagai persyaratan utama," ujar Luhut.

Sebelumnya diberitakan, eks direktur YLBHI Edy mengklaim memiliki salinan akta GSI, yang di dalamnya tertulis nama yayasan serta perusahaan yang menjadi pemegang saham GSI.

Komposisi pemegang saham tersebut antara lain Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar, Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar), Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar). Berikutnya PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar, PT Modal Ventura YCAB (242 lembar), PT Perdana Multi Kasih (242 lemba), PT Toba Bumi Energi (242 lembar, PT Toba Sejahtra (242 lembar), dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dituding Bisnis Tes PCR, Luhut: Keuntungan untuk Masyarakat Tak Mampu",