Breaking News:

Erzaldi Rosman

Gubernur Serap Masukan dari Berbagai Kalangan, Sebelum Tetapkan UMP 2022

Walaupun demikian, dalam menentukan UMP itu Pemprov Babel juga meminta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Babel sebagai acuan.

Penulis: Riki Pratama | Editor: Tedja Pramana
IST/Kominfo Babel
Gubernur Babel, Erzaldi Rosman. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman akan berdiskusi dengan pihak terkait termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Babel sebelum menentukan upah minimum provinsi (UMP) 2022.

Gubernur akan menyerap masukan berbagai kalangan terkait UMP yang bakal diumkan dalam waktu dekat ini.

Menurutnya, dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi di Babel menjadi salah satu instrumen dalam penetapan UMP 2022.

"Dalam penetapan UMP kita menerima masukan dari semua pihak tripartit. Sehingga penetapannya adil bagi para pekerja, pengusaha, pemerintah dan yang paling penting adalah bagi masyarakat," jelas Gubernur Babel, Erzaldi Rosman saat audiensi dengan Apindo Babel melalui Aplikasi Zoom Meeting, Senin (15/11/2021) malam. Rilis audiensi ini diterima wartawan, Selasa (16/11/2021).

Dijelaskan Erzaldi kepada Plt Ketua Apindo Babel, Adi M, saat ini pertumbuhan ekonomi di Babel tertinggi di wilayah Sumatera dan menduduki urutan ke-5 di Indonesia, menyusul semakin membaiknya komoditi di bidang pertanian, perikanan dan pertambangan.

Walaupun demikian, dalam menentukan UMP itu Pemprov Babel juga meminta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Babel sebagai acuan.

Selain itu juga, pihaknya mempertimbangkan semua hal, karena tidak semua perusahaan mengalami pertumbuhan akibat dari pandemi Covid-19, seperti usaha UMKM, restoran, hotel dan wisata.

Untuk itu dalam penetapan UMP mereka mempunyai pilihan batas atas dan batas bawah sesuai dengan aturan dari Kementerian Tenaga Kerja.

Tetapi bagi perusahaan yang usahanya saat ini telah berkembang wajib mengikuti aturan UMP.

"Bagi perusahaan yang telah berkembang seperti perkebunan, pertambangan dan industri pengolahan pertambangan, tidak ada alasan untuk tidak menerima penetapan UMP," jelas gubernur.

Halaman
12
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved