Erzaldi Rosman

Hiswana Migas Babel Sebarkan Aturan SE Gubernur, Pembelian BBM Dibatasi Berdasarkan Jumlah Rupiah

Dia menambahkan, dengan adanya SE pembatasan pembelian BBM yang disampaikan gubernur, jadi pegangan pihak SPBU dalam menjalankan aturan.

Penulis: Riki Pratama | Editor: Novita
Bangkapos.com/Anthoni Ramli
Antrean kendaraan di SPBU Kampak,Pangkalpinang, Minggu (12/12/2021) pagi. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman telah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran tentang Pengaturan Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak ( BBM) Umum Pertalite dan Pertamax di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU) di Wilayah Bangka Belitung, pada Senin (13/12/2021) kemarin.

Aturan pengaturan batas pembelian BBM umum jenis pertalite dan pertamax diberlakukan untuk menyikapi kelangkaan penyediaan dan antrean pembelian BBM akhir-akhir ini.

Seperti untuk kendaraan umum plat kuning dan kendaraan dinas plat merah paling banyak Rp300.000 per hari.

Kendaraan pribadi plat hitam paling banyak Rp250.000 per hari, serta kendaraan roda 2 dan 3 paling banyak Rp50.000 per hari.

Termasuk larangan pengisian menggunakan wadah jeriken atau sejenisnya. Kemudian, larangan pengisian secara berulang melakukan pengeritan.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas ( Hiswana Migas) Bangka Belitung, Suhendra, mengatakan, surat edaran gubernur tersebut telah mereka terima pada Selasa (14/12/2021) hari ini, dan telah disampaikan ke semua SPBU.

"Surat edaran dari gubernur baru kami peroleh pagi ini dan sudah diteruskan ke SPBU. SE ini merupakan upaya yang digagas oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman untuk mengatasi kesulitan masyarakat mendapatkan BBM yan terjadi akhir-akhir ini. Dengan harapan agar seluruh masyarakat Bangka Belitung yang membutuhkan bisa terlayani," kata Suhendra kepada Bangkapos.com, Selasa (14/12/2021).

Suhendra menambahkan, dengan adanya kebijakan tersebut, DPC Hiswana Migas Babel akan mendukung kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh stakeholder atau pemangku kepentingan.

"Kami sebagai pelaksana penyediaan BBM ke masyarakat akan berupaya menaati, serta menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh gubernur. Agar proses normalisasi penyaluran BBM ke masyarakat bisa berjalan lancar dan lebih cepat," jelas Suhendra.

Dia menambahkan, dengan adanya SE pembatasan pembelian BBM yang disampaikan gubernur, jadi pegangan pihak SPBU dalam menjalankan aturan.

"SE ini pun sifatnya hanya temporary (sementara, red) saja dengan adanya SE akan memudahkan dalam pelayanan ke masyarakat dan semoga kondisi cuaca ekstrem ini bisa segera berlalu," ucapnya.

Disinggung tentang insiden kebakaran mobil Sedan BN 1587 LK di jalan depan Area SPBU 24.331.115 Kejora, Kelurahan Dul, Kecamatan, Pangkalan Baru, Senin (13/12/2021) malam, ia mengatakan belum dapat dipastikan pengerit atau bukan.

"Mungkin harus dipastikan lagi, dikarenakan pembelian yang dilakukan oleh pengendara mobil tersebut wajar sesuai pemakaian, kebutuhan dan tidak ada indikasi pembelian menggunakan jeriken," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Babel, Ahmad Yani, mengatakan, lahirnya kebijakan melalui SE gubernur berdasarkan hasil kesepakatan bersama dan diharapkan segara dapat dilaksanakan dan dipatuhi.

Halaman
12
Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved