Breaking News:

Fraksi Gerindra DPRD Belitung Timur Apresiasi Raperda BPD, Dinilai Bisa Tingkatkan Peran BPD

Suladi mengakui, lembaga BPD memang mengalami perubahan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Penulis: Bryan Bimantoro | Editor: Novita
Posbelitung.co/Bryan Bimantoro
Wakil Ketua I DPRD Belitung Timur, Suladi, saat ditemui di ruangannya, Selasa (4/1/2021). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Belitung Timur mengapresiasi Raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diajukan Pemerintah daerah beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua I DPRD Belitung Timur sekaligus politisi Gerindra, Suladi, mengatakan, dengan adanya Raperda BPD ini, dia ingin penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan kinerja BPD bisa lebih maksimal dan memiliki payung hukum. Khususnya terhadap fungsi dan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

"Sebagai anggota lembaga BPD di tingkat desa, para anggotanya harus bisa meletakkan posisi mereka sebagai mitra pemerintah desa dalam hal membantu kebijakan sampai merembukkan segala kebijakan untuk membuat kebijakan di desanya," kata Suladi, Selasa (4/1/2021).

Politisi partai Gerindra itu menyebut, keberadaan BPD dalam penyusunan APBDes bersama pemerintah desa, mulai perencanaan awal sampai desa dan kecamatan, harus berada di depan dan punya peran penting.

Fraksi Gerindra berharap dengan adanya Raperda BPD, anggota BPD bisa bersinergi, koordinasi, dan berkolaborasi yang baik dengan pemerintah desa, khususnya kepala desa dan perangkat desa.

"Harapan kita ke depan, segala sesuatunya seperti potensi di masing-masing desa dengan keberadaan BPD agar bisa ditumbuhkan dalam semua aspek, baik sosial ekonomi maupun pariwisata di desa, sesuai kearifan lokal yang ada di desa itu sendiri," jelas Suladi.

Ia menambahkan, BPD juga harus membangun komunikasi dan harmonisasi yang baik secara formal dan informal agar dapat memberikan dampak yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di desa nantinya.

Menurutnya, adakalanya kebijakan-kebijakan yang diambil desa bisa saja terjadi di luar sepengetahuan BPD. Artinya BPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Ke depan, hal tersebut tidak boleh lagi terjadi karena BPD merupakan perwakilan masyarakat desa dari tiap-tiap dusun yang keterpilihannya dipilih masyarakat.

Suladi mengakui, lembaga BPD memang mengalami perubahan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Lembaga BPD di masa periode 2006 hingga 2012, berfungsi sebagai legislasi di tingkat desa.

BPD juga menyelenggarakan paripurna pertanggungjawaban, dan setiap lima tahun juga menggelar paripurna akhir masa jabatan Kades.

"Pada waktu itulah menjadi momen masyarakat desa karena semua diundang. Sehingga gaung BPD dengan sistem itu sangat terangkat layaknya DPRD. Ke depan, BPD harus membangun harmonisasi yang lebih solid agar aspirasi masyarakat dapat terserap," kata Suladi. (Posbelitung.co/Bryan Bimantoro)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved