Breaking News:

Kalapas Cari Masukan, Ajak Ngopi Bareng WBP, Sosialisasikan Program Asimilasi

Penjelasan terperinci terkait Permenkumham disampaikan oleh Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Endang Meidiansyah.

Penulis: Dede Suhendar | Editor: Tedja Pramana
IST/dok Lapas Kelas IIB Tanjungpandan
Kalapas Kelas IIB Tanjungpandan Romiwin Hutaosit memberikan pengarahan kepada WBP, Kamis (6/1/2022). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Kepala Lapas Kelas IIB Tanjungpandan, Romiwin Hutasoit  menggelar Coffee Morning bersama warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Aula Utama Lapas Kelas IIB Tanjungpandan Kamis (6/1/2021).

Kegiatan yang dihadiri Kasi Binapi Giatja, Kepala KPLP dan Kasi Administrasi Kamtib tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan langsung dari WBP terkait program pembinaan yang akan dilaksanakan serta mensosialisasikan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021.

Penjelasan terperinci terkait Permenkumham disampaikan oleh Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Endang Meidiansyah.

"Dalam aturan ini terdapat beberapa poin penyempurnaan, diantaranya syarat dan tata cara pemberian asimilasi dan hak integrasi, pembatasan bagi tindak pidana tertentu, mengakomodir pemberian hak terhadap WNA, serta penerbitan SK secara online, yang akan terakomodir dalam sistem database Pemasyarakatan," ujar Endang melalui siaran rilis Lapas Kelas IIB Tanjungpandan.

Ia menjelaskan asimilasi tidak akan diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terkait narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Selain itu, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sementara itu Kalapas Kelas IIB Tanjungpandan Romiwin Hutasoit menambahkan, pemerintah melalui Kemenkumham memperpanjang kebijakan pemberian hak asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Menurutnya perpanjangan tersebut bersifat mendesak guna pencegahan dan penanggulanan penyebaran penularan Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Romiwin menekankan kepada WBP, pemberian asimilasi di rumah seluruhnya gratis.

Selain itu dengan adanya program tersebut seluruh WBP bisa lebih mentaati aturan yang ditetapkan dan menjaga Lapas Tanjungpandan zero Narkoba.

"Saya sangat sayang dengan WBP semua, saya ingin mereka memberikan perubahan terbaik bagi keluarga dengan menjalani pembinaan di Lapas. Saya tetap konsisten apabila ada yang terlibat baik WBP apalagi petugas maka saya pastikan akan diberikan tindakan tegas," katanya.

(posbelitung.co/dede s)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved