Komnas HAM Tak Terima Pemerkosa 13 Santri Hingga Melahirkan Dihukum Mati, Alasannya Hak Hidup

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Herry Wirawan, terdakwa pelaku kejahatan seksual terhadap 13 orang santri hingga ada yang melahirkan dituntut hukuman mati dan kebiri kimia.

Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asep N. Mulyana dibacakan dalam sidang tertutup di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1/2022).

Herry Wirawan telah membuat heboh warga di Indonesia.

Baca juga: Tukang Pijat Tanpa Busana Kaget, Saat Intim dengan Pelanggan Digrebek Warga, Curiga Tempatnya Gelap

Ia memerkosa 13 orang santriwati di beberapa tempat, yakni di Yayasan pesantren, hotel, hingga apartemen.

Bahkan beberapa santriwati yang diperkosanya itu ada yang hamil, melahirkan dan punya anak.

Rupanya tuntutan hukuman mati dan kebiri dari JPU ini mendapat reaksi dari Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara.

Ia menolak dan tak terima Herry Wirawan yang telah memerkosa 13 santriwati hingga hamil dan punya anak itu dihukum mati.

"Saya sepakat hukuman yang berat harus diberikan kepada siapapun pelaku kejahatan seksual apalagi korbannya banyak dan anak-anak, saya sepakat. Tapi bukan hukuman mati," kata Beka Ulung Hapsara saat dihubungi Kompas.TV, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Pengantin Baru Ketakutan Diajak Malam Pertama, Gaun Belum Lepas Sudah Teriak, Suami Pun Tak Berkutik

Secara tegas, Beka mengatakan Komnas HAM menentang hukuman mati untuk semua tindakan kejahatan termasuk kekerasan seksual seperti yang dilakukan oleh terdakwa Herry Wirawan.

"Pada prinsipnya Komnas HAM menentang hukuman mati untuk semua tindakan kejahatan atau semua tindakan pidana termasuk juga pidana kekerasan seksual, seperti yang dilakukan oleh Herry Wirawan," jelas Beka.

Beka mengatakan, alasan yang mendasari penentangan ini adalah prinsip hak asasi manusia, salah satunya hak hidup.

Menurut Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan ini, hak hidup sebagaimana telah termaktub dalam konstitusi Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Baca juga: Istri Terkapar Kelelahan di Ranjang, Berjam-Jam Intim Suami Tak Selesai, Aneh Tuntas dengan Tangan

Tepatnya, pada pasal 28A yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

"Hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun. Honor eligible right itu sudah ada di konstitusi kita dan juga ada di berbagai instrumen hak asasi manusia yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia," jelas Beka.

Beka mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan seksual sebagaiman tertuang di UU KUHP dan UU Perlindungan Anak.

Artinya, hukuman diakumulasikan sehingga bisa maksimal.

Kendati demikian, Beka menilai bahwa jaksa dalam kasus kejahatan seksual oleh Herry Wirawan ini pasti memiliki pertimbangan lain untuk menentukan hukuman mati.

Baca juga: Mantan PSK Kelas Atas InI Bilang Cristiano Ronaldo Agresif, Tarifnya Ratusan Juta Tapi Tak Peduli

Namun, Komnas HAM mendorong pemerintah untuk bisa menyelesaikan persoalan kejahatan seksual dengan lebih komperhensif.

"Persoalan kekerasan seksual itu harus juga diselesaikan secara lebih komperhensif, tidak hanya melalui pendekatan hukum saja, tetapi juga harus lewat pendekatan lain yang juga berjalan seiringan," ujar Beka.

"Karenanya bagi saya, meskipun ada hukuman mati juga tidak akan bisa menghentikan atau menimbulkan efek jera sebelum adanya upaya-upaya lain," imbuhnya.

Perkosa 13 Santriwati

Perlu diketahui, Herry Wirawan memperkosa 13 santriwati di beberapa tempat, yakni di Yayasan pesantren, hotel, hingga apartemen.

Fakta persidangan menyebutkan bahwa terdakwa memperkosa korban di gedung Yayasan KS, pesantren TM, pesantren MH, basecamp, Apartemen TS Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N, dan Hotel R.

Peristiwa itu berlangsung selama lima tahun, sejak tahun 2016 sampai 2021.

Baca juga: Jendral Putroe Neng, 99 Pria Dinikahinya Tewas saat Intim di Malam Pertama, Belanda Kabur Ketakutan

Para korban diketahui ada yang telah melahirkan dan ada yang tengah mengandung.

Terdakwa HW didakwa primair melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan dakwaan subsidair, Pasal 81 ayat (2), ayat (3) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Semula ancaman hukumannya jadi 20 tahun hingga didesak mendapat hukuman tambahan berupa kebiri. Namun, per Selasa (11/1/2022) Herry Wirawan dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sumber: Kompas.TV

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Komnas HAM Menolak Hukuman Mati untuk Herry Wirawan, Ini Alasannya,